.webp)
Pemerintah Provinsi Jawa Barat bersiap menambah jumlah rombongan belajar (rombel) di SMA dan SMK negeri untuk tahun ajaran 2025/2026. Langkah ini diambil sebagai upaya agar anak-anak dari keluarga berpenghasilan rendah bisa mendapat tempat di sekolah negeri.
Sekretaris Daerah (Sekda) Jawa Barat, Herman Suryatman, menyampaikan rencana penambahan rombel ini telah dikomunikasikan langsung Gubernur Jabar Dedi Mulyadi kepada Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Abdul Mu'ti.
"Sekarang ada sekolah yang rombelnya 36 orang, Menteri memberikan ruang bisa bahkan sampai 50. Kami sedang hitung, dan tentu ini kita dedikasikan untuk anak-anak yang miskin dengan tetap memberikan ruang sekolah swasta," ujar Herman, Kamis (19/6/2025).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Meski masih dalam tahap pembahasan dan menunggu evaluasi menyeluruh dari proses Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB), Herman menegaskan bahwa Pemprov Jabar akan terus mendorong perluasan akses pendidikan bagi kelompok rentan ekonomi.
"Administrasinya juga sudah dilayangkan dan setelah itu kami dibimbing oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah untuk tindak lanjut, salah satunya alternatif untuk yang optimasi sekolah negerinya bagi yang miskin dengan penambahan jumlah siswa pada rombongan belajar," jelasnya.
Namun tak hanya di sekolah negeri, pemerintah juga membuka opsi bagi siswa miskin untuk menempuh pendidikan di sekolah swasta dengan dukungan pembiayaan dari pemerintah.
"Karena di negeri, di backup oleh pemerintah, kita akan optimalkan yang di negeri, tetapi yang di swasta juga sama, karena kita kan ada BPMU, yang mungkin nanti direct bantuannya ke anak-anak yang miskin itu," ucap Herman.
Komitmen Kurangi Angka Putus Sekolah
Pemerintah Provinsi Jabar tak ingin ada lagi cerita anak-anak terhenti sekolah hanya karena alasan biaya. Terlebih, kasus memilukan seperti yang terjadi di Cirebon, menurut Herman, menjadi alarm serius bahwa negara tak boleh tinggal diam.
"Angka putus sekolah di Jawa Barat, tahun ini akan jauh menurun, mudah-mudahan tidak ada, terutama bagi yang miskin salah satu pemantik kan yang kasus di Cirebon ya," katanya.
"Kami kan prihatin bagaimana anak ingin membeli apa perlengkapan sekolah, ingin melanjutkan tetapi satu dan lain hal orang tua ada kendala sampai seperti itu, nah itu tidak boleh terjadi dan negara harus hadir," lanjutnya.
Sementara itu, Dinas Pendidikan (Disdik) Jawa Barat memastikan adanya jalur afirmasi yang mengakomodasi siswa dari keluarga kurang mampu. Kepala Disdik Jabar, Purwanto, menuturkan bahwa 30 persen kuota di SMA dan SMK negeri diperuntukkan bagi mereka.
"Kami prioritaskan calon murid kurang mampu, masuk sekolah negeri semua. Negara memberi kesempatan mereka sekolah di negeri. Ada sekitar 12.670 murid kurang mampu dan kita kasih kesempatan bersekolah di negeri melalui jalur afirmasi," ujarnya.
Meski begitu, siswa tetap diberi kebebasan memilih antara sekolah negeri atau swasta. Namun, pemerintah tetap mendorong mereka ke sekolah negeri agar biaya pendidikan tidak menjadi beban tambahan.
"Kami terima mereka di sekolah negeri, kecuali mereka emang maunya di sekolah swasta. Kalau pemerintah menjamin mereka masuk ke negeri," tutup Purwanto.
(bba/orb)
