.webp)
Dalam rangka meningkatkan efektivitas tata kelola informasi di era digital, Pemerintah Kabupaten Majalengka mengikuti Digital Talent Scholarship Government Transformation Academy yang diselenggarakan oleh Balai Pengembangan Sumberdaya Manusia Komdigi RI melalui Balai Pengembangan Sumberdaya Manusia dan Penelitian Komdigi Bandung, hari ini.
Kegiatan ini menjadi momen penting dalam upaya penguatan peran SDM di bidang teknologi informasi guna mendukung implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Pemerintah pusat menegaskan perlunya SDM yang kompeten di seluruh instansi, termasuk pemerintah daerah, untuk membangun sistem pemerintahan yang responsif, efisien, dan transparan.
Plt. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Majalengka, Shidarta menyampaikan bahwa peran admin media sosial di tiap OPD kini menjadi semakin strategis. Berdasarkan fakta, hampir seluruh masyarakat saat ini aktif bermedia sosial menggunakan smartphone sehingga media sosial tak hanya sebagai sarana informasi, tapi media sosial dapat menjadi alat komunikasi dua arah antara pemerintah dan masyarakat.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Pentingnya perangkat daerah hari ini untuk memanfaatkan media sosial, dan untuk itu diperlukan admin dapat mengelola media sosial dengan baik di setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD)," ujarnya dalam keterangan tertulis, Senin (16/6/2025).
Menurut beliau ada beberapa manfaat apabila Media Sosial dikelola dengan baik, diantaranya sebagai berikut.
• Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas publik
• Memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah
• Membangun citra institusi yang positif
• Meningkatkan partisipasi publik dalam pembangunan
• Menghemat anggaran diseminasi informasi (seperti yang telah dicontohkan oleh Gubernur Jabar, Dedi Mulyadi)
• Menangkal hoaks dan narasi negatif
• Menjangkau generasi muda sebagai target audiens pembangunan ke depan
Tak hanya itu, manajemen risiko SPBE juga disorot sebagai bagian penting dari transformasi digital pemerintahan. Dengan manajemen risiko yang baik, potensi gangguan pada layanan masyarakat dapat diantisipasi sedini mungkin, termasuk pada aplikasi digital layanan publik yang kini semakin krusial.
Melalui pelatihan dan sosialisasi ini, diharapkan Pemerintah Kabupaten Majalengka dapat semakin siap menjawab tantangan era digital, serta mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif, aman, dan proaktif dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
(ega/ega)
