.webp)
Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Bandung tinggal menunggu waktu. Pemerintah bahkan telah mengajukan anggaran untuk membiayai operasional BPBD di tahun 2025.
Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mengatakan, pihaknya mengusulkan anggaran sebesar Rp30 miliar kepada DPRD untuk mendanai operasional BPBD yang sebentar lagi akan terpisah dari Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana (Diskar PB).
"Angkanya memang cukup besar, sekitar Rp30 miliar untuk setahun. Tapi ini untuk pertama kalinya BPBD akan berjalan sendiri. Kalau nanti ada kejadian luar biasa, kita juga siapkan dana cadangan," kata Farhan, Kamis (22/5/2025).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Farhan menegaskan bahwa pembentukan BPBD sudah masuk tahap akhir, bahkan peraturan daerah pembentukan BPBD sudah diselesaikan dan tinggal menunggu proses teknis dan administrasi dari pemerintah provinsi, BKN, dan Kementerian Dalam Negeri.
"Dari mulai kepalanya sampai ke level staff, kita lagi nunggu. Persetujuan teknis, menunggu persetujuan BKN, dan lain-lain. Setelah personel sudah aman, kita tinggal mencairkan anggarannya dari perubahan," katanya," ungkapnya.
Selain itu menurut Farhan, Pemkot Bandung juga sedang mencari lokasi yang representatif dan strategis untuk mendirikan kantor BPBD. Farhan menargetkan, BPBD Kota Bandung dapat menjalankan fungsinya sebelum akhir tahun ini.
"Targetnya tahun ini bisa operasional, sudah masuk ke anggaran perubahan soalnya. Masuk ke anggaran perubahan yang akan diusulkan sehingga bulan Agustus sudah bisa ketok," ujarnya.
Lebih lanjut, Farhan menegaskan keberadaan BPBD sangat krusial bagi Kota Bandung yang rawan terjadi bencana seperti banjir, longsor dan pohon tumbang.
Selain kesiapan lembaga dan personel, Farhan mengingatkan pentingnya partisipasi masyarakat dalam penanggulangan bencana. Ia mendorong edukasi kebencanaan agar warga bisa lebih siap secara mental dan tindakan.
"BPBD itu koordinator, jadi contohnya gini kemarin ada pohon tumbang di Dago itu salah satu bencana. Karena enggak ada BPBD maka wali kota yang turun tangan langsung minta Bina Marga menurunkan alat berat, Damkar, Dinas Pemukiman, semuanya, nanti mah (tugasnya) BPBD," tutup Farhan.
(bba/orb)
