.webp)
Wali Kota Bandung Muhammad Farhan angkat bicara soal penyediaan lahan untuk program Sekolah Rakyat di Kota Bandung. Ia menyebut Pemerintah Kota Bandung tak sanggup menyediakan lahan seluas 5 hektar untuk program tersebut.
Ia mengatakan, tak ada bukaan lahan kosong seluas itu di Kota Bandung. Maksimal luas lahan yang bisa disediakan adalah dua hektar.
"Kita kan diminta untuk menghibahkan lima hektar, ya enggak ada lima hektar mah. Adanya maksimal dua hektar, jadi kelihatannya gedungnya harus bertingkat," ungkap Farhan di Balai Kota Bandung, Senin (21/4/2025).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Bila keadaan tersebut dinilai tak memenuhi syarat, ia mengatakan bersedia untuk membahas lebih lanjut. Pun harus menggunakan lahan milik swasta, Farhan menyebut hal itu akan terkendala dana.
"Bahwa jadi tidak memenuhi syarat, ya kita bahas saja. Tidak mungkin hamparan 5 hektar, kita tidak ada. Adanya punya swasta, tapi tidak ada uangnya," paparnya.
Untuk itu, ia mengatakan, pihaknya akan coba mengusulkan lahan hibah seluas 2 hektar sebagai tempat untuk pelaksanaan program Sekolah Rakyat. Proses pembangunan sekolah hingga selesai akan menjadi tanggungjawab kementerian terkait.
"Sekolahnya satu atap, semuanya ada khusus untuk mereka yang layak mendapatkan bantuan sosial. Pembangunan semua dilakukan oleh Kementerian Sosial, kita hanya sediakan lahan dan penerima manfaatnya dari warga kita," paparnya.
Adapun peserta Sekolah Rakyat, ia mengatakan, datanya akan dimutakhirkan dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan Program Keluarga Harapan (PKH).
"Alhamdulillah sampai saat ini Bandung termasuk yang terbaik dalam pengkinian data DTKS," jelasnya.
Sekolah Untuk Masyarakat Miskin
Sebelumnya diberitakan, Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul menyebut daerah bisa membangun Sekolah Rakyat dengan luas lahan yang disediakan minimal 5 hektar. Sekolah ini nantinya terdiri dari jenjang SD, SMP, SMA dengan konsep boarding school atau asrama untuk masyarakat tidak mampu.
"Sekolah Rakyat akan dibangun di atas lahan 5-10 hektare," ungkap Gus Ipul di Jakarta sebagaimana dilansir dari detikNews.
Sekolah Rakyat direncanakan mulai beroperasi ditahun ajaran 2025-2026. Sekolah ini bersifat gratis bagi para pelajar dari keluarga miskin dan miskin ekstrem. Adapun kurikulumnya masih dimatangkan.
Berdasarkan Inpres No 8 Tahun 2025, Sekolah Rakyat melibatkan sejumlah kementerian dalam operasionalnya. Secara umum, Sekolah Rakyat akan dibentuk dan diselenggarakan oleh Kemensos.
Sedangkan perekrutan guru akan dilakukan oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN), dengan penyediaan guru oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) dan Kementerian Agama (Kemenag).
(yum/yum)
