.webp)
PKB menitipkan agar Pemkab Sumedang di bawah kepemimpinan Bupati Dony Ahmad Munir untuk lebih memberi perhatian lebih terkait mitigasi bencana. Hal itu dinilai penting karena Sumedang merupakan salah satu daerah rawan bencana di Jawa barat.
Ketua DPC PKB Sumedang Taufik Nurohim menyatakan, bencana alam saat ini bukan lagi merupakan ancaman musiman, tapi ancaman struktural. Untuk itu, Pemkab Sumedang perlu memerkuat mitigasi bencana sebagai bagian dari agenda pembangunan daerah.
"Sumedang adalah daerah rawan bencana, baik longsor, banjir, maupun kekeringan. Maka, kita tidak bisa hanya responsif. Harus antisipatif. Harus ada kebijakan sistemik," kata Taufik, Minggu (23/3/2025).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Menurut Taufik, PKB Sumedang merupakan partai pendukung dari Bupati Sumedang Dony Ahmad Munir pada Pilkada 2024 lalu mendorong agar dibentuknya satuan siaga bencana di tingkat desa, penggunaan peta risiko digital berbasis spasial, serta penegakan aturan tata ruang yang ketat untuk melindungi kawasan rawan longsor dan daerah resapan air.
"Ini bukan sekadar agenda teknis. Ini soal nyawa. Soal masa depan warga Sumedang. Mitigasi bencana harus masuk dalam prioritas utama pemerintahan baru," katanya.
Ragam itu kebencanaan maupun sisi pembangunan, itu terangkum dalam 9 poin Mandat Rakyat hasil dari Muskercab DPK PKB Sumedang. Berikut isi poin-poin tersebut:
1. Mitigasi Bencana dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Fokus Utama)
• Pembentukan satuan siaga bencana desa dengan pelatihan dasar dan peralatan evakuasi.
• Edukasi kebencanaan di wilayah rawan seperti Jatigede dan Cimanggung.
• Jalur evakuasi, posko darurat, sistem peringatan dini di tiap kecamatan.
• Penegakan tata ruang dan penghentian alih fungsi lahan secara ilegal.
• Revitalisasi kawasan hutan, sungai, dan resapan air berbasis partisipasi masyarakat.
2. Pengembangan Kawasan Ekonomi Butomgede (Buahdua, Ujungjaya, Tomo, Jatigede)
• Pembangunan infrastruktur dasar dan dukungan investasi untuk sektor halal, pertanian, dan UMKM.
• Butomgede diarahkan menjadi kawasan ekonomi pesantren yang terintegrasi antara pendidikan, perdagangan, dan pemberdayaan komunitas.
3. Pemberdayaan Ekonomi Pesantren
• Dorongan pendirian unit usaha pesantren dan dukungan infrastruktur (air bersih, listrik, internet).
• Insentif dan beasiswa untuk guru madrasah serta jaminan sosial bagi tenaga pendidik Islam.
4. Perlindungan Petani dan Ketahanan Pangan
• Jaminan pupuk bersubsidi, stabilitas harga hasil tani, serta penguatan koperasi dan pasar tani digital.
5. Akses Kesehatan Gratis
• Layanan BPJS gratis bagi masyarakat miskin, santri, dan guru madrasah.
• Pembangunan layanan kesehatan ibu-anak di desa dan program kesehatan berbasis pesantren.
6. Infrastruktur Pedesaan
• Percepatan pembangunan jalan desa, jaringan irigasi, dan digitalisasi kawasan pedalaman untuk menunjang UMKM dan pertanian.
7. Perlindungan Sosial untuk Buruh dan Masyarakat Miskin
• Asuransi tenaga kerja, UMK yang adil, serta program bedah rumah untuk keluarga rentan.
8. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
• Pelatihan ekonomi kreatif, perlindungan dari kekerasan dalam rumah tangga, dan edukasi remaja putri.
9. Ekonomi Digital dan Kepemudaan
• Inkubasi bisnis teknologi, coworking space, pelatihan keterampilan digital, serta kemitraan dengan universitas dan sektor industri.
Sementara itu, sebagai partai pengusung, PKB menyatakan siap menjadi mitra strategis Pemerintah Kabupaten Sumedang. Taufik Nurrohim menegaskan bahwa mandat ini bukan hanya rekomendasi teknokratis, tapi juga kompas moral yang disusun dari denyut kebutuhan masyarakat akar rumput.
"Doni-Fajar adalah bupati rakyat. Maka mari kita buktikan bersama bahwa Sumedang bisa tumbuh, kuat, dan tangguh, bukan hanya secara ekonomi, tapi juga secara sosial dan ekologis," pungkasnya.
(mso/mso)
