.webp)
Effendi Edo dan Siti Farida Rosmawati secara resmi memulai tugas sebagai Wali Kota dan Wakil Wali Kota Cirebon periode 2025-2030. Serah terima jabatan dari Penjabat (Pj) Wali Kota sebelumnya, Agus Mulyadi, berlangsung di Gedung Sekretariat Daerah (Setda), Jalan Siliwangi, Kota Cirebon, Senin (3/3).
Prosesi serah terima jabatan dari Agus Mulyadi kepada Effendi Edo itu turut dihadiri oleh unsur Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dan perwakilan organisasi masyarakat.
Agus Mulyadi, yang telah memimpin Kota Cirebon sebagai Pj Wali Kota, menyampaikan ucapan selamat dan harapan agar kepemimpinan baru dapat membawa Kota Cirebon ke arah yang lebih baik.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Hari ini, di hari ke 3 bulan Ramadan 1446 H, kita menyelenggarakan acara yang menjadi bagian dari momentum sebuah proses administrasi pemerintahan," kata Agus Mulyadi di Kota Cirebon.
"Saya selaku penjabat wali kota Cirebon yang diberi amanah oleh pemerintah pusat untuk menjalankan pemerintahan transisi, telah selesai melaksanakan tugas, dan telah menyerahkan secara penuh kepada wali kota dan wakil wali kota Cirebon masa jabatan 2025 - 2030," sambung dia.
Agus mengaku merasa bangga pernah diberi kesempatan dan kepercayaan untuk menjadi Pj Wali Kota Cirebon selama kurang lebih 14 bulan.
"Tentu bagi saya menjadi bagian dari sebuah kehormatan, sebuah kebanggaan atas amanah yang diberikan. Kurang lebih 14 bulan kami melaksanakan tugas sebagai penjabat wali kota," kata Agus.
Sementara itu, Effendi Edo yang didampingi oleh wakilnya, Siti Farida Rosmawati menyampaikan terima kasih kepada Agus Mulyadi atas dedikasi dan pengabdiannya selama menjabat sebagai Pj Wali Kota Cirebon.
"Saya bersama ibu Farida menghaturkan banyak-banyak terimakasih kepada Pak Pj, Pak Agus Mulyadi, yang sudah 14 bulan mengabdi untuk melaksanakan tugas," kata Edo.
Dalam kesempatan itu, Effendi Edo juga menyinggung mengenai adanya Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025.
Edo meminta agar hal ini tidak menghambat roda pemerintahan maupun pelaksanaan program untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
"Kita harus lakukan proses pemerintahan ke depan dengan baik," kata Edo.
(yum/yum)
