.webp)
Kericuhan dan bentrokan antara demonstran dengan polisi pecah di depan kantor DPRD Kota Tasikmalaya di Jalan RE Martadinata Kota Tasikmalaya, Rabu (19/2/2025). Sejumlah polisi dan massa aksi mengalami luka-luka akibat insiden tersebut.
Beruntung kericuhan tak berlanjut menjadi kerusuhan, karena kedua belah pihak bisa menahan diri. Kericuhan diawali dengan aksi ratusan mahasiswa mendatangi kantor DPRD Kota Tasikmalaya.
Massa menggelar aksi demonstrasi memprotes sejumlah kebijakan pemerintah pusat. Salah satunya memprotes efisiensi di bidang pendidikan dan sektor strategis lainnya.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi ini menggelar parade orasi. Secara bergantian mereka menyuarakan aspirasi dan pendapatnya. Benih keributan mulai muncul ketika massa aksi ingin masuk seluruhnya ke gedung DPRD. Namun pihak kepolisian dan DPRD meminta perwakilan.
Di titik ini suasana mulai memanas. Massa aksi mulai membakar ban dan merangsek ingin memaksa masuk. Aksi saling dorong tak terelakkan di gerbang utama kantor wakil rakyat ini.
Aksi pelemparan mulai terjadi, massa melemparkan botol air minum. Aksi saling dorong terus terjadi berkali-kali. Massa ngotot ingin masuk, polisi tak kalah ngotot menahan mereka masuk.
Massa lagi-lagi melakukan pelemparan, namun kali ini benda berbahaya yang mereka lemparkan. Seperti batu, kayu dan benda lainnya. Polisi kemudian menerjunkan mobil meriam air alias water cannon, selain itu pasukan pengendali massa (Dalmas) juga dikerahkan. Bentrokan tak terelakkan, polisi mengusir demonstran yang kadung masuk. Massa pun terus melawan.
Hujan deras yang mengguyur seakan tak mampu meredam emosi kedua pihak. Lemparan batu membuat setidaknya 3 polisi dan 1 mahasiswa terluka hingga harus dibawa ke rumah sakit. Beberapa titik kaca bangunan gedung DPRD pecah.
Di pihak lain, beberapa demonstran pun mengaku terkena pukulan pentungan polisi dan terhempas semprotan meriam air. Namun demikian pada akhirnya, pengerahan water cannon berhasil memecah konsentrasi massa.
Situasi kembali reda, polisi dan demonstran bisa kembali saling berkomunikasi meski di bawah guyuran hujan deras. Massa aksi akhirnya diperkenankan masuk meski hanya di halaman gedung DPRD. Mereka diterima oleh beberapa anggota DPRD untuk menyampaikan aspirasinya. Sekitar pukul 16.00 WIB, massa akhirnya membubarkan diri dan situasi kembali kondusif.
Tuntutan Mahasiswa
Aksi demonstrasi gabungan elemen mahasiswa Tasikmalaya ini memprotes kebijakan pemerintah pusat yang melakukan efisiensi, khususnya efisiensi di bidang pendidikan.
Menurut massa aksi, efisiensi di sektor pendidikan berpotensi memberi dampak negatif bagi mahasiswa dan pelajar. Mereka mengaku khawatir uang kuliah atau UKT akan naik akibat efisiensi sektor pendidikan.
"Kami menuntut pemerintah mencabut Inpres (instruksi Presiden) yang mencederai efisiensi anggaran, tentu banyak sekali PTN Satker dan PTN BLU yang terkena efisiensi," kata Ahmad Riza, korlap aksi.
Yang menjadi kekhawatiran, efisiensi akan membuat perguruan tinggi menekan mahasiswa dengan menaikan biaya kuliah. "Efek yang dihadirkan mungkin tentang kenaikan biaya UKT sementara hari ini, di Kota dan Kabupaten Tasikmalaya UKT terbilang tinggi dan banyak mahasiswa keberatan," ujar Ahmad Riza.
"Ditakutkan ketika ada efisiensi ini akan ada pelonjakan biaya UKT, karena secara tidak langsung anggaran yang seharusnya dialokasikan ke pendidikan terpangkas, sehingga akan merebut, mengambil dari mahasiswa, salah satunya biaya UKT," jelas Ahmad Riza.
Sementara itu, Ketua Komisi II DPRD Kota Tasikmalaya, Rahmat Sutarman mengaku telah menerima dan akan meneruskan aspirasi mahasiswa Tasikmalaya itu kepada pemerintah pusat.
"Kami apresiasi aspirasi mahasiswa ini, akan kami teruskan kepada pemerintah pusat," kata Rahmat.
Namun demikian terkait tuntutan mahasiswa itu, Rahmat belum bisa memberi komentar lebih jauh. Dia mengaku belum mengetahui secara detail pos anggaran mana saja yang dipangkas atau terkena efisiensi.
"Detailnya kami belum tahu, ini kan kekhawatiran mahasiswa, kemudian mereka menyampaikan aspirasinya," ujar Rahmat.
Politisi Gerindra ini menambahkan secara umum, efisiensi yang dilakukan Presiden Prabowo Subianto bertujuan untuk kepentingan masyarakat. Agar penggunaan anggaran negara efektif dan efisien.
"Efisiensi itu kan prinsipnya baik, itu tujuannya untuk kepentingan rakyat. Yang terkena efisiensi tentu anggaran-anggaran yang disasar adalah anggaran yang kurang memiliki keberpihakan terhadap rakyat," jelas Rahmat.
Meski menyatakan apresiasi terhadap aksi demonstrasi tersebut, namun dia berharap masyarakat bisa memberi waktu dan kesempatan bagi pemerintah Prabowo untuk bekerja.
"Ya kan baru sekitar 120 hari, mari kita awasi bersama, kita kritisi bersama," katanya.
Sementara itu dampak buntut dari kericuhan yang terjadi, 3 orang polisi dan 1 orang mahasiswa mengalami luka sehingga harus dirawat di rumah sakit.
(iqk/iqk)
