.webp)
Pj Gubernur Jawa Barat Bey Machmudin mendukung usulan pengelolaan Masjid Raya Al Jabbar di Kota Bandung oleh Badan Layanan Umum Daerah (BLUD). Langkah ini diambil untuk memastikan keberlanjutan operasional masjid yang membutuhkan biaya perawatan besar.
"Kalau Al Jabbar menjadi BLUD ya kami sangat mendukung," kata Bey saat diwawancarai di Gedung DPRD Jabar, Kamis, (6/2/2025).
Namun sebelum mengarah ke sana, Bey meminta ide menjadikan Masjid Raya Al Jabbar dikelola BLUD untuk dikaji matang-matang, termasuk soal mengenakan tarif masuk jika masjid tersebut dikelola oleh BLUD.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Tapi kan kalau BLUD harus dilakukan kajian dulu bagaimana dampak ke masyarakat. Kalau BLUD itu kan dapat menerima pemasukan, dampaknya bagaimana ke masyarakat apakah mau menerimanya," ujarnya.
"Atau kawasan sekitar dikembangkan lagi jadi kawasan religi, kami sangat mendorong kalau ada ide seperti itu tapi harus melakukan kajian mendalam, jangan asal jadi BLUD," sambungnya.
Lebih lanjut, Bey menerangkan jika Masjid Raya Al Jabbar telah dikelola oleh BLUD, maka dipastikan Pemprov Jabar akan mengurangi atau bahkan menyetop anggaran pemeliharaan. Di sisi lain, dia khawatir pelayanan Masjid Raya Al Jabbar justru turun setelah dikelola BLUD.
"Satu tahun Rp 42 miliar (biaya pemeliharaan per tahun) ya memang cukup besar, tapi kalau dialihkan BLUD mampu tidak berdiri sendiri makanya harus ada kajian mendalam. Kami pemerintah provinsi sangat mendukung jika ada beban anggaran kemudian berkurang. Tapi jangan menjadi lebih rendah standar pelayanannya," tandasnya.
Sebelumnya, ide agar Masjid Raya Al Jabbar dikelola BLUD diungkap Wakil Ketua DPRD Jabar Ono Surono. Ono mengkritisi Gubernur Jabar sebelumnya Ridwan Kamil yang dianggapnya tak mampu membuat sistem pengelolaan dan pemeliharaan Masjid Raya Al Jabbar dengan baik.
"Ke depan menurut saya, Al Jabbar di BLU saja. Biar mereka secara mandiri mengelola Al Jabbar sebagai tempat ibadah, sebagai wisata religi dan bisa membangkitkan UMKM di wilayah sekitarnya. Jangan lagi membebankan APBD," ucap Ono.
"Catatan saya bahwa pemerintahan Ridwan Kamil itu hanya mampu membangun bangunan yang ikonik, yang megah, yang wah tapi belum sampai pada wilayah bagaimana pemeliharaan, bagaimana pengelolaan," jelasnya.
(bba/sud)
