.webp)
Wacana pembangunan jalan tol dari wilayah Pasteur menuju Lembang mengemuka. Wacana itu disampaikan Gubernur Jawa Barat terpilih, Dedi Mulyadi dengan tujuan untuk mengurai kemacetan di Kota Bandung.
Diketahui, kemacetan di Kota Bandung memang jadi pekerjaan rumah (PR) pemerintah. Di akhir pekan dan musim liburan, kemacetan selalu terjadi dengan salah satu titiknya kawasan menuju wisata Lembang, Kabupaten Bandung Barat.
Ditanya soal wacana Tol Pasteur-Lembang itu, Wali Kota Bandung terpilih Muhammad Farhan menyebut, dirinya akan mengikuti apa yang direncanakan pemerintah provinsi dan pusat. Menurut Farhan, wacana Tol Pasteur-Lembang untuk direalisasikan masih cukup jauh.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Iya itu kan program pemprov dan pusat, kita ikut aja. Kalau saya tidak salah disebutkan tugas utama dari pemkot adalah ketika itu sudah jadi blue book di Bappenas dan provinsi sudah siap menjalankan, kami harus menjaga lahan," ujar Farhan saat diwawancarai di Gedung Sate, Bandung, Rabu (22/1/2025).
"Jadi masih jauh kayaknya, saya nunggu aja," imbuh Farhan.
Menurut Farhan, dirinya sebagai pemimpin terpilih di Kota Bandung akan mengikuti apa yang menjadi kebijakan pemerintah di atasnya. Jikapun wacana Tol Pasteur-Lembang direalisasikan, Pemkot Bandung akan siap bersama-sama menyelesaikan proyek tersebut.
"Kalau sebagai kepala daerah tingkat dua bukan soal mendukung tidak mendukung, tapi kalau pemerintah pusat dan provinsi bilang jalan ya harus jalan," jelasnya.
Upaya Atasi Kemacetan
Lebih lanjut, Farhan mengungkap dirinya telah menyiapkan rencana untuk mengatasi masalah kemacetan di Kota Bandung. Setelah dilantik nanti, Farhan menyebut akan menganalisa seluruh data terkait traffic jalan raya.
"Kita akan lihat nanti soal titik parkir ini penting, kemudian pola mobilitas pekerja masuk dan keluar Kota Bandung, saat turis keluar masuk juga. Dalam waktu sebulan ini analisis dulu semua data yang ada, baru setelah itu kita buat kebijakan," tegas Farhan.
Soal kebijakan, menurut Farhan harus dibuat beberapa kebijakan sekaligus dalam upaya menangani kemacetan Kota Bandung. Dari situ, barulah akan terlihat mana kebijakan yang tepat agar masalah macet bisa ditangani.
"Tapi perlu diingat tidak ada kebijakan sim salabim ajaib, kebijakan akan berlangsung paling tidak 3 bulan pertama dengan berbagai cara, dari situ kita tahu mana yang berhasil dan tidak, kemudian akan ada pengembangan," tandasnya.
(bba/sud)
