.webp)
Ratusan guru honorer dari berbagai daerah menggelar aksi demonstrasi di depan Gedung DPRD Jawa Barat, Senin (13/1/2025). Mereka mendesak pemerintah untuk segera memberi kepastian atas status dan masa depan mereka.
Para guru honorer yang telah bertahun-tahun mengabdi ini meminta kejelasan perihal pengangkatan menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dan Aparatur Sipil Negara (ASN).
"Ini menjadi bentuk kekecewaan kami selama 3 tahun karena sedikit sekali yang bisa direkrut, karena UU ASN tahun 2023 itu mengatakan sudah tidak ada lagi status honorer dan banyak teman-teman yang satu tahun lagi pensiun, sudah mengabdi selama 20 tahun tapi belum ada kejelasan," ucap Ketua Forum Komunikasi Guru Honorer Jabar, Yudi Nurman Fauzi.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Yang kami tuntut sekarang adalah keseriusan pemerintah bahwa kami ini tenaga non ASN (honorer) yang mengabdi di sekolah negeri itu adalah anak kandung Pemprov Jabar, kami bukan siapa-siapa. Jadi mudah-mudahan melalui aksi ini kita bisa meluapkan 3 tahun kekecewaan kami kepada pemerintah," lanjutnya.
Yudi menerangkan, di tahun 2024 lalu, dari sekitar 4 ribuan guru honorer hanya 1.529 yang diangkat menjadi PPPK. Sementara sisanya, masih menanti kepastian soal janji pengangkatan yang tak kunjung terealisasi.
"Untuk tahun 2024 itu sekitar 1.529 untuk guru, dan kalau secara keseluruhan itu sekitar 4.000-an. Bahkan bukan guru saja, ada tenaga teknis di dinas, di sekolah, dan lain sebagainya. Untuk gurunya 1.529 dan tendik hanya 65 dengan jumlah tendik ribuan, setahun hanya direkrut 65 orang," tuturnya.
Karena itulah, Yudi menyebut aksi yang dilakukan hari ini adalah puncak kekecewaan guru honorer yang tak kunjung mendapat kepastian. Mereka hanya berharap pemerintah segera menuntaskan janji untuk merekrut seluruh honorer menjadi PPPK.
"Harapnya segera tuntaskan saja kami yang ada. Kami sudah mengabdi, meskipun digaji berbeda dengan ASN tapi kami masih loyal. Jadi segera dituntaskan saja melalui beberapa tahap pun silahkan," ucap Yudi.
Sementara Dian Nugraha salah satu guru honorer yang ikut aksi menuturkan, selama ini mereka hanya dijanjikan untuk diangkat menjadi PPPK. Padahal menurutnya, guru honorer tidak pernah mengeluh meski setiap hari harus menempuh perjalanan jauh menuju sekolah dengan upah yang minim.
"Kondisi kami sangat memprihatinkan, kerja di pelosok dengan gaji seadanya. Oleh karena itu kami menuntut keadilan bagi honorer, mereka bekerja seumur hidupnya," terang Dian.
"Gaji sudah diberlakukan Rp 2.040.000 setiap bulannya dengan posisi kerja dari pagi sampai sore sama kayak ASN bahkan kami sering menjadi kambing hitam untuk melaksanakan tugas ASN, kami dianggap hanya honorer untuk disuruh-suruh," tandasnya.
(bba/yum)
