Dedi Mulyadi Ogah Hamburkan Anggaran Saat Pimpin Jabar

Gubernur Jawa Barat (Jabar) terpilih periode 2025-2030, Dedi Mulyadi, berkomitmen untuk menyusun anggaran dengan tepat sasaran. Dia menargetkan supaya penyusunan kebijakan itu dampaknya bisa dirasakan langsung masyarakat.

Saat memberikan keterangan kepada wartawan, Dedi Mulyadi memastikan tidak akan membentuk tim transisi maupun tim akselerasi di pemerintahannya. Sebab menurutnya, tugas tersebut sudah bisa dijalankan perangkat daerah ataupun melalui anggota legislatif di DPRD.

Meskipun memang, setelah ditetapkan menjadi Gubernur Jabar, Dedi Mulyadi dan Erwan Setiawan belum bisa langsung menyusun anggaran pada ABPD 2025. Tapi ia memastikan akan menunda terlebih dahulu jika ada anggaran yang bukan disiapkan untuk kebutuhan dasar masyarakat Jabar.

"Kalau sekarang kan saya jalankan yang sudah diketuk. Jadi harus bisa mengevaluasi mana yang dianggap penting. Misalnya saya nanti dalam perjalanannya, saya akan menunda dulu kegiatan yang itu dianggap kebutuhan dasar," katanya, Kamis (9/1/2025).

Soal tim transisi maupun tim akselerasi, secara blak-blakan, Dedi Mulyadi menyatakan tidak begitu membutuhkan rencana itu. Sebab menurutnya, fungsi tersebut sudah bisa dijalankan dengan keberadaan perangkat daerah di Pemprov Jabar.

"Kan sekdanya sudah akrab, kadisnya juga sudah akrab, sudah kenal kok. Ini kan bagian dari percepatan, sehingga kita tidak mendramatisasi yang tidak ada masalah, malah jadi seolah-olah banyak masalah," tuturnya.

"Jadi ini bagian langkah-langkah efektif dan upaya untuk menghindarkan kelompok orang luar masuk dalam berbagai kegiatan pemerintah. Kan sering terjadi, dia tidak punya kapasitas anggota dewan atau birokrat, tapi punya hak budgeting menentukan anggaran," tambahnya.

Menutup pernyataannya, Dedi Mulyadi menargetkan supaya memiliki anggaran infrastruktur minimal senilai Rp 4 triliun di Jabar. Sebab saat ini, ia mengatakan jika anggaran infrastruktur yang tersedia angkanya masih jauh dari harapan.

"Kita kan berharap jalan di Jawa Barat ini mulus sampai ke desa-desa. Tapi gimana bisa mulus kalau postur anggaran di provinsi untuk belanja jalan itu kecil hanya 800 (Rp 800 juta), kan enggak mungkin. Ke depan harus saya ubah," katanya.

"Kalau saya boleh ngasih target, kepemimpinan saya anggaran infrastruktur minimal harus Rp 4 triliun, baru bisa cepat. Kalau enggak Rp 4 triliun, enggak bisa. Banyak pos anggaran yang harus diefisiensikan dan itu harus diarahkan untuk kepentingan publik, terutama itu infrastruktur," pungkasnya.