Baru 22 Daerah di Jabar Distribusikan Makan Bergizi Gratis

Baru 22 Daerah di Jabar Distribusikan Makan Bergizi Gratis

Erick Disy Darmawan, Yuga Hassani, Bima Bagaskara - detikJabar
Senin, 06 Jan 2025 19:45 WIB
Siswa SD Angkasa mendapat program Makan Bergizi Gratis
Pelaksanaan Makan Bergizi Gratis (Foto: Bima Bagaskara/detikJabar).
Bandung -

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) mulai didistribusikan untuk pertama kalinya secara nasional. Di Jawa Barat, dari 27 daerah yang ada, baru 22 daerah yang mendapat pendistribusian program Presiden Prabowo Subianto ini.

"Di Jabar ada 22 kabupaten kota (yang mendistribusikan makan bergizi gratis)," kata Pj Gubernur Jabar Bey Machmudin di Gedung DPRD Jabar, Senin (6/1/2025).

Adapun 22 daerah yang mendapat distribusi MBG ini, ialah Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat, Kabupaten Bekasi, Kabupaten Bogor, Kabupaten Ciamis, Kabupaten Cianjur, Kabupaten Garut, Kabupaten Karawang, Kabupaten Majalengka.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Kemudian Kabupaten Pangandaran, Kabupaten Purwakarta, Kabupaten Subang, Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Tasikmalaya, Kota Bandung, Kota Bekasi, Kota Bogor, Kota Cimahi, Kota Cirebon, Kota Depok, Kota Sukabumi, Kota Tasikmalaya.

Menurut Bey, Pemprov Jabar masih menunggu petunjuk teknis dari Badan Gizi Nasional terkait pelaksanaan program MBG. "Belum semua, ini kan bertahap ya kita tunggu (juknis) dari badan gizi nasional," ujarnya.

ADVERTISEMENT

Terkait pelaksanaan pendistribusian hari pertama, Bey menyebut, dirinya belum bisa menyimpulkan apa yang harus dievaluasi. Sebab dari 22 daerah itu, baru 7 yang menyampaikan laporan pelaksanaan.

"Dari 22 kabupaten kota, baru 7 yang melaporkan dan kami tunggu laporan pelaksanaan di lapangan," ungkap Bey.

Bey juga menyinggung soal anggaran yang disiapkan untuk mendukung program tersebut. Dia memastikan, dana Rp 1 triliun dari APBD Jabar 2025 sudah dicadangkan untuk program makan bergizi gratis.

"Rp 1 triliun dari APBD kami sudah mencadangkan dan kami tunggu arahan dari pusat untuk pelaksanaan. Dari pusat yang Rp 71 triliun nasional itu di badan gizi nasional. Juknis belum ada tapi kami sudah mencadangkan, begitu ada arahan teknis tinggal kami lakukan," tandasnya.

MBG Kabupaten Bandung Digelar Pekan Depan

Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan (Kadisdik) Kabupaten Bandung, Enjang Wahyudin mengatakan, saat ini masih melakukan pemetaan dan pendataan terkait program MBG. Menurutnya data dari Dapodik sebanyak 582 ribu siswa sekolah negeri maupun swasta yang akan mengikutinya.

"Data itu terdiri dari siswa PAUD, kurang lebih ada 67.000-an. Terus SD kurang lebih ada 356.000 dan SMP 134.000 serta PKBM kurang lebih ada 23.000. Jadi jumlah total itu kurang lebih ada 582.000-an siswa," ujar Enjang, kepada awak media, Senin (6/1/2025).

Menurutnya data tersebut dibagi dalam beberapa rayon yang ada di Kabupaten Bandung. Salah satunya adalah sekolah menengah pertama (SMP) yang memiliki delapan rayon.

"Iya kalau SMP itu 8 rayon, rayon 1 sampai rayon 8. kalau SD Kecamatan jadi 31 Kecamatan, termasuk PAUD," katanya.

Enjang mengungkapkan, Disdik akan menjadi leading sektor untuk program Prabowo-Gibran tersebut. Terutama dalam pendidikan dasar dari PAUD, SD, hingga SMP.

"Berdasarkan kewenangan yang ada memang kita menyiapkan jumlah siswa atau target yang akan nanti diberikan makan siang bergizi itu," jelasnya.

Enjang mengaku program tersebut bisa berjalan sesuai dengan tepat sasaran. Sehingga saat ini dirinya terus melakukan pemetaan terkait program MBG tersebut.

"Kita mulai melaksanakan pendataan berapa jumlah siswa kecamatan terkait dengan persiapan itu, kita melakukan pemetaan sekolah yang harus dilayani oleh kesatuan pelayanan makan bergizi, terus kita juga melakukan pemetaan kebutuhan makan bergizi itu. Keempat juga melakukan pembentukan pengawasan," ucapnya.

Dia menyebutkan program MBG tersebut masih dalam pembahasan ditingkat DPR RI. Menurutnya pembahasan tersebut berupa dengan kaitan petunjuk pelaksaan teknis program MBG.

"Program makan bergizi gratis kan masih dibahas di tingkat DPR RI, bagaimana juknisnya, siapa yang bertanggung jawabnya, dari konteks anggaran siapa, dari konteks pelaksanaan makan siang gratis itu, yang jelas ketika melihat di struktur organisasi dan tata kerja badan gizi nasional kan itu ada beberapa Deputi, yang mungkin nanti akan berbicara tugas pokok dan fungsi siapa Berbuat apa terkait dengan terkait makan bergizi gratis tidak sepenuhnya menjadi tanggung jawab dinas pendidikan," bebernya.

Sementara itu berdasarkan dari informasi yang dihimpun, Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur pemasok program prioritas Makan Bergizi Gratis (MBG) masih belum melakukan pendistribusian.

Beberapa dapur program tersebut berada di Kecamatan Bojongsoang, Rancaekek, dan Nagreg. Mereka masih melakukan persiapan dan akan melakukan distribusi program MBG pada, Senin 13 Januari 2025 mendatang.

Majalengka Siapkan Simulasi

Pemkab Majalengka memastikan tidak ada kendala dalam pelaksanaan program MBG. Namun hanya waktu pelaksanaannya saja yang berbeda dengan daerah-daerah yang mulai melaksanakan program MBG pada hari ini.

"Kita sudah melakukan simulasi. Nah (pelaksanaan) yang dilakukan oleh Badan Gizi Nasional (BGN) di Majalengka untuk MBG itu pada 13 Januari," kata Pj Bupati Majalengka Dedi Supandi, Senin (6/1/2025).

Untuk mendukung program tersebut, Pemkab Majalengka telah mengalokasikan APBD sebesar Rp5 miliar. Anggaran tersebut difokuskan untuk menyasar sekolah-sekolah yang berada di kawasan dengan tingkat kemiskinan tinggi.

"APBD juga telah menganggarkan sehingga tetap berjalan pada tanggal tersebut. Alokasi dari APBD itu khusus di sekolah-sekolah yang kawasan kemiskinan tinggi," ujar Dedi.

Dedi menyampaikan, alokasi untuk program MBG dari APBD itu nantinya akan menjangkau 30.000 siswa di Majalengka. Sedangkan dari BGN sendiri akan menyasar 7.000 siswa di 'Kota Angin'.

"Kalau dari anggaran APBD, kita upayakan menjangkau siswa SD, SMP, hingga TK. Namun, pelaksanaannya masih harus dicek dan dianalisis lebih lanjut apakah cukup untuk semua jenjang," ucap dia.

Di sisi lain, dalam memuluskan program tersebut, Pemkab Majalengka akan berkolaborasi dengan berbagai pihak. Salah satunya pembuatan dapur umum yang dikelola oleh TNI.

"Ada juga bantuan dari dapur umum dari TNI. Ini masih bagus karena kami menganggarkan. Kedepannya kolaborasi akan terjadi. Kalau dari APBD, kita berdayakan Bumdes dan pengambilan lahan harus dari koperasi di daerah kita," kata Dedi.

"Kita juga memaksimalkan pemberdayaan kelompok perempuan kepala keluarga yang sudah dilatih tata boga untuk memasak makanan bergizi. Bahan baku diupayakan berasal dari koperasi di daerah kita, agar memberikan dampak ekonomi langsung ke masyarakat," sambungnya.

Dedi juga menambahkan bahwa tim gizi dari daerahnya akan dilibatkan, untuk memastikan kandungan gizi pada makanan sesuai dengan kebutuhan anak. "Kami berharap program MBG bisa meningkatkan gizi anak-anak di Majalengka, serta memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat sekitar," pungkasnya.

Halaman 2 dari 2


Simak Video "Video: BGN Butuh Rp 25 Triliun Sebulan untuk Percepatan Makan Bergizi"
[Gambas:Video 20detik]
(mso/mso)

Berita Terkait

 

 

 

 

 

 

 

 


Hide Ads