Enam Rute Metro Jabar Trans yang Habiskan Biaya Operasional Rp 121 M

Enam Rute Metro Jabar Trans yang Habiskan Biaya Operasional Rp 121 M

Bima Bagaskara - detikJabar
Rabu, 01 Jan 2025 20:00 WIB
Metro Jabar Trans
Metro Jabar Trans (Foto: Istimewa).
Bandung -

Metro Jabar Trans resmi mengaspal per hari ini, Rabu 1 Januari 2025. Moda transportasi massal hasil rebranding Bus Rapid Transit (BRT) ini memiliki enam rute utama di wilayah Cekungan Bandung.

Rebranding BRT menjadi Metro Jabar Trans dilakukan untuk menandai komitmen Pemprov Jabar terhadap pelayanan transportasi umum yang terintegrasi dan inklusi. Selain itu, pembiayaan operasional juga berpindah tangan dari pemerintah pusat ke pemerintah provinsi.

"Pelayanan untuk bus rapid transit berjalan, hanya kemarin dengan Kemenhub per 1 Januari 2025 pembiayaannya menjadi tanggung jawab Pemprov, dibiayai sendiri, yang kemarin itu dari kementerian biayanya," kata Plh Kadishub Jabar, Ade Afriandi.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Metro Jabar Trans didukung oleh 85 unit kendaraan dengan tarif Rp 4.900 untuk umum dan Rp 2.000 untuk pelajar. Adapun rutenya, yakni Leuwipanjang-Soreang, Kota Baru Parahyangan-Alun-alun Bandung, BEC-Baleendah, Leuwipanjang-Dago, Dago-Jatinangor dan Leuwipanjang-Majalaya.

Untuk operasionalnya, Ade menyebut, Pemprov Jabar mengalokasikan anggaran sebesar Rp 121 miliar dari APBD. Anggaran itu meliputi pembiayaan untuk subsidi tarif, BBM, listrik (bus listrik), sopir, sarana prasarana dan pemeliharaan armada.

ADVERTISEMENT

Namun menurutnya, di tahun 2026 nanti daerah harus melakukan sharing untuk operasional Metro Jabar Trans. "Untuk operasional setahun itu Rp 121 miliar, tahun yang akan datang (2026) harus ada sharing dengan kabupaten/kota di Bandung Raya," ujarnya.

Di awal masa operasionalnya, Ade mengungkapkan ditargetkan Metro Jabar Trans menargetkan bisa mengangkut 17.848 penumpang per hari. Target itu akan terus meningkat seiring penyempurnaan sarana prasarana pendukung lainnya.

"Itu dibangun 2025 ya secara bertahap. Jadi, dari mulai jalan, halte, rambu-rambu, depo, kemudian sistemnya. Tahun 2025 juga, tugas kita lebih banyak mensosialisasikan, karena baru kemungkinan pada 2027, yang betul-betul seluruh pelayanan bisa terintegrasi," tandasnya.




(bba/mso)

Berita Terkait

 

 

 

 

 

 

 

 


Hide Ads