.webp)
Jawa Barat memiliki 9 calon daerah persiapan otonom baru (CDPOB) yang telah diusulkan ke Kementerian Dalam Negeri. Namun upaya pemekaran wilayah tersebut terkendala moratorium yang belum dicabut hingga kini.
Meski begitu, harapan agar 9 CDPOB itu bisa terealisasi tetap ada. Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiharto menuturkan, saat ini Kemendagri sedang membuat desain besar otonomi daerah. Dari situ, akan dilihat berapa formasi ideal suatu daerah.
"Kemendagri sekarang menyusun desain besar otonomi daerah, dari situ akan terlihat kebutuhannya, idealnya jumlah formasi provinsi kota kabupaten seperti apa, baru kemudian di sesuaikan," kata Bima Arya di Kota Bandung, Selasa (14/12/2024) malam.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Bima menyebut, secara nasional ada 337 usulan CDPOB yang sudah masuk berkasnya di Kemendagri. Namun jika moratorium dicabut nantinya, Bima memastikan tidak seluruhnya akan disahkan menjadi daerah otonom baru (COB).
"Tidak mungkin semuanya kami penuhi karena pasti akan membutuhkan biaya besar. Karena itu kalaupun kemudian nanti ada yang disetujui tentu bertahap dan harus ada skala prioritas," ujarnya.
Meski begitu, Bima memenangkan pencabutan moratorium dan penyetujuan CDPOB menjadi DOB tidak akan terlaksana dalam waktu dekat, sebab menurutnya Kemendagri akan fokus pada revisi undang-undang Pilkada.
"Tapi saya kira belum dalan waktu dekat ya , dan kita pun masih ada fokus pada revisi undang-undang pilkada di tahun depan. Jadi masih kita analisis, kita dalami kita lihat nanti hasil kajian desain besarnya," jelasnya.
Selain revisi undang-undang Pilkada, Bima juga mengungkapkan penentuan persetujuan DOB bergantung pada hitung-hitungan anggaran yang dibutuhkan. Sementara saat ini, Kemendagri juga tengah fokus melakukan penghematan.
"Sangat bergantung pada hitung-hitungan, kan itu belum dihitung kebutuhan anggarannya berapa, jadi artinya semuanya pasti harus melalui pembahasan dengan Kementerian keuangan," ucap Bima.
"Belum bisa dipastikan dan sekarang kita lakukan penghematan, Kemendagri fokus untuk efisiensi menghemat rapat perjalanan dinas, belanja atk dan sebagainya jadi itu, kita fokus kesitu dulu," lanjutnya.
Adapun 9 CDPOB yang telah diusulkan oleh Pemprov Jabar ialah Kabupaten Bogor Barat, Kabupaten Sukabumi Utara, Kabupaten Garut Selatan, Kabupaten Bogor Timur, Kabupaten Indramayu Barat, Kabupaten Cianjur Selatan, Kabupaten Tasikmalaya Selatan, Kabupaten Garut Utara, dan Kabupaten Subang Utara.
Usulan 9 daerah itu kata Bima dibarengi dengan data yang lengkap dan memiliki alasan. "Jabar ada 9 ya dan kalau lihat di Jabar datanya cukup lengkap dan ada alasannya. Beberapa daerah di Sumatera Kalimantan juga begitu," tandasnya.
(bba/yum)
