.webp)
Wakil Ketua Komisi 3 DPRD Jabar, Muhammad Romli menyoroti adanya wacana PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk. (bank bjb) akan menggelar Rapat umum pemegang saham luar biasa (RUPSLB) pada akhir Januari 2025. Ia mengatakan telah mendengar kabar bahwa wacana RUPSLB bakal dilakukan pada 24 Januari mendatang.
Romli menilai bahwa agenda RUPSLB pada akhir Januari 2025 perlu dipertimbangkan matang-matang dan didiskusikan dengan DPRD Jabar sebagai mitra. Sebab wacana tersebut berdekatan dengan akan dimulainya pemerintahan Gubernur baru.
"Prinsipnya RUPSLB itu sesuatu yang bisa dilakukan, tapi lihat dulu. Beberapa yang harus dipertimbangkan itu pertama, tenggat waktunya. Kan 24 Januari itu berdekatan sekali dengan pelantikan Gubernur. Nantinya akan ada Peraturan Gubernur, pasti ada kebijakan-kebijakan supaya saling mengisi," kata Romli.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
CNBC Indonesia juga sempat mengulas wacana tersebut bersama pengamat ekonomi. Dikutip dari lamannya, dikatakan bahwa RUPSLB bisa dilakukan jika ada masalah signifikan terkait Good Corporate Governance (GCG) atau isu integritas di jajaran direksi. Dalam RUPSLB tersebut, diduga akan membahas soal pergantian pengurus bank bjb.
Romli melihat bahwa DPRD perlu mengetahui alasan jelas wacana RUPSLB dilakukan sebelum pelantikan Gubernur baru. Sebab, menurutnya manajemen bank dan pemerintahan baru perlu melakukan komunikasi yang baik, sehingga Gubernur perlu ikut dilibatkan.
"Maka kita akan dorong ke komisi 3 DPRD, untuk meminta keterangan dari Biro BUMD, Investasi dan Administrasi (BIA) terkait hal ini. Saya dengar kan wacana ini masih bersurat di OJK Provinsi Jabar, mumpung masih di OJK," ucap Romli.
Anggota Fraksi PPP itu pun mengaku, selama ini belum pernah ada rundingan khusus soal wacana RUPSLB tersebut. Maka, Romli menargetkan Komisi 3 akan meminta keterangan dari biro BIA terkait hal-hal yang perlu dijelaskan dengan transparan.
"Supaya berita yang simpang siur itu jadi nampak. Supaya juga bisa mengakomodir keputusan Gubernur yang akan datang. Kan nanti pasti ada kebijakan dari Gubernur terpilih. Jadi jangan sampai RUPSLB ini nampak terburu-buru," ujar Romli.
"Dari Komisi 3 akan meminta keterangan dari biro BIA dulu. Ada persoalan apa? Karena Pemprov sudah bersurat ke OJK Jabar, dan selama komisi membahas anggaran juga tidak pernah terlintas pembicaraan atau informasi itu. Jadi kita ingin ada informasi yang terang," imbuh dia.
(aau/tey)
