.webp)
Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Jabar menyebut distribusi bantuan untuk korban gempa di Kecamatan Kertasari, Kabupaten Bandung, oleh BPBD Kabupaten Bandung belum merata.
"Gempa bumi yang terjadi pada tanggal 18 September (2024) lalu yang melanda sebagian masyarakat Kabupaten Bandung masih belum mendapat bantuan yang merata dari BPBD Kabupaten Bandung," kata Direktur Eksekutif Walhi Jawa Barat Wahyudin Iwang kepada detikJabar, Kamis (26/9/2024).
Iwang mengatakan pihaknya mendapatkan laporan dari sejumlah perangkat desa yang menyebutkan jika bantuan yang masuk tersentral ke posko utama yang berada di Kecamatan Kertasari tidak teorganisir dengan baik karena tidak merujuk kepada data korban di masing-masing desa.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Jika mengacu kepada tupoksi BPBD serta mengacu kepada dokumen rencana kontijensi harusnya sudah lebih profesional, mengingat kejadian bencana alam seperti gempa bumi ini sudah terjadi yang ke dua kalinya setelah kejadian pada tahun 2010," ungkap Iwang.
"Dokumen kontijensi bencana gempa panduan yang sah dan wajib di jalankan oleh BPBD salah satunya mengatur dalam mekanisme pengelolaan serta pendistribusian logistik yang adil dan merata. Semua korban memiliki hak yang sama tidak ada pembedaan dalam jenis serta tidak dapat diklasifikasikan dalam bentuk apapun," tambahnya.
Menurutnya, status tanggap darurat yang telah di tetapkan oleh Bupati Kabupaten Bandung per tanggal 18 September-1 Oktober 2024 tinggal tersisa kurang dari sepekan.
"Artinya posko utama yang di pimpin oleh BPBD harus dapat memaksimalkan respons emergency yang telah ditetapkan untuk menangani para korban gempa. Distribusi bantuan wajib harus merujuk kepada data yang dimiliki masing-masing desa, mengesampingkan segala kepentingan apalagi situasi sekarang menghadapi momen pilkada serentak. BPBD harus lebih ekstra profesional dan wajib menjalankan tanpa ada pengarahan dari siapapun yang berbau politis," jelasnya.
Menurut Iwang, BPBD juga sudah seharusnya menyampaikan situasi perkembangan di lapangan, baik dalam media informasi yang dibuat di lokasi pengungsian maupun media informasi yang dapat di akses oleh publik secara luas. Hal ini diperlukan untuk melayani warga korban dalam mengakses informasi yang mudah serta lebih jauhnya dapat menjadi informasi bagi para sukarelawan dan donatur yang ingin membantu korban di lokasi pengungsian.
"Selain itu, BPBD harus terus meningkatkan koordinasi dengan BMKG mengingat cuaca saat ini tidak menentu dan sudah mulai memasuki musim hujan, tentu hal ini penting untuk mendapatkan pelayan informasi bagi para korban serta relawan yang sedang bertugas di lokasi bencana. Informasi tersebut akan membantu untuk merumuskan upaya mitigasi jika hujan akan mulai turun apalagi Kertasari masuk pada kategori daerah rawan bencana banjir bandang dan longsor," pungkasnya.
(wip/iqk)
