.webp)
Tiap Kepala Daerah di 27 Kota/Kabupaten Jawa Barat, tengah menggenjot misi akselerasi transformasi digital layanan publik. Hal itu diungkapkan Sekretaris Daerah Provinsi Jabar, Herman Suryatman.
Herman mengatakan, layanan publik di Jabar harus bisa melayani kebutuhan warga dengan lebih cepat, semakin baik, mudah, murah, dan aman. Seperti diketahui, salah satu langkah yang telah dilakukan Pemprov Jabar, yakni dengan adanya aplikasi Sapawarga.
Hal ini harus diperhatikan daerah-daerah di Jabar, mengingat pemerintah harus menjawab kebutuhan masyarakat di era disrupsi digital.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Kami terus berkonsolidasi karena transformasi digital itu hanya alat saja, ujungnya bagaimana menyejahterakan masyarakat. Ujungnya bagaimana masyarakat mendapatkan pelayanan publik terbaik," kata Herman.
Saat ini Pemdaprov Jabar lewat Diskominfo Jabar telah menghadirkan Jabar Digital Service (JDS) atau Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Pusat Layanan Digital, Data, dan Informasi Geospasial. JDS bertugas memanfaatkan data untuk peningkatan kualitas layanan publik dan mendorong masyarakat Jabar cakap digital, hingga menghasilkan produk untuk percepatan transformasi layanan publik di Jabar.
Sementara itu Kepala Dinas Kominfo Jabar Ika Mardiah menuturkan, pihaknya telah mengembangkan Sapawarga sebagai Jabar SuperApps yang memberikan kemudahan bagi masyarakat. Sapawarga hadir untuk mendapatkan informasi, layanan, sampai menyampaikan aspirasi.
Bahkan pada malam Anugerah Penyiaran KPID Jabar 2024 pada Rabu (11/9) lalu, Sapawarga menjadi platform yang bisa digunakan untuk aduan penyiaran yang dianggap melanggar. Hal ini menandakan layanan terbuka bagi masyarakat untuk ikut mengawasi kualitas tayangan di Jabar.
"Ini demi mewujudkan penyiaran berkeadilan. Apalagi dengan jumlah penduduk yang terus berkembang di Jabar, tentu semua butuh informasi, hiburan, edukasi, melalui lembaga penyiaran. Selain itu kita juga kemarin ada program Jabar Pasagi untuk pemantauan siaran digital, meskipun itu memang belum ada regulasinya ya. Tapi kami upayakan jadi kalau ada aduan yang mengganggu, kami sampaikan ke Kominfo supaya bisa di-block," ucap Ika.
Selain itu, Ekosistem Data Jabar juga sudah terintegrasi, misalnya Open Data Jabar, Satu Data Jabar, dan Satu Peta Jabar. Terdapat dua dashboard, yakni untuk publik dan juga eksekutif yang bisa diakses para pimpinan.
Pada dashboard publik, tersedia 12 sektor dan 32 subsektor. Sementara dashboard eksekutif menyediakan data terkait kepegawaian, anggaran hingga indikator makro pembangunan.
Sekedar diketahui, Ekosistem Data Jabar memiliki 42.689 datasets, 198 geospasial datasets, 97 infografis, 72 visualisasi, dan 34 artikel.
"Kurang lebih 1.400.000 pengunjung mengakses Portal Data Jawa Barat, 213.684 data downloaded oleh masyarakat (pada 2024), dan replikasi oleh 22 kabupaten/kota, juga terintegrasi dengan 27 kabupaten/kota di Jabar dan Pusat," tutur Ika.
Tak cuma itu, Pemdaprov Jabar telah mengimplementasikan blockchain pada aplikasi e-Pensiun untuk pencatatan data pada pembuatan Surat Keputusan Pensiun dengan data yang anti-tamper atau tidak dapat diubah setelah dicatat.
Ada pula potensi implementasi lainnya, misalnya terhadap sistem administrasi pajak dan logistik. Implementasi blockchain dapat membantu mergoptimalkan sistem logistik di Jabar dengan mencatat dan melacak barang secara real time, serta memastikan transparansi dan keamanan transaksi.
Kemudian di sektor pertanian, dengan memanfaatkan blockchain, petani dapat memperoleh informasi yang lebih akurat tentang kondisi tanah, cuaca, dan persyaratan pengairan. Sementara di sektor pendidikan, blockchain dapat digunakan untuk memperbaiki sistem pendidlikan dengan cara meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pendanaan pendidikan (BOPD).
(aau/mso)
