KDM Minta Elite Politik Jangan Sebar Hoaks untuk Jatuhkan Lawan Politik

Bakal Calon Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengingatkan agar para elite politik menghentikan penggunaan media sosial untuk menyebar hoaks demi menjatuhkan lawan politik.

Dedi juga menyebut masyarakat saat ini sudah sangat pintar sehingga tidak akan mudah terpengaruh isu-isu yang dibuat oleh buzzer dan akun bodong di berbagai media sosial.

Kang Dedi Mulyani menyebut masyarakat saat ini tengah dalam kebahagiaan dan keriangan menunggu pemimpin baru. Sayangnya banyak elite politik yang penuh dengan ambisi malah mencederainya.

"Tampak di setiap kunjungan saya, termasuk di Cianjur pada malam ini masyarakat ada dalam kebahagiaan. Jangan sampai dicederai oleh perilaku ambisi yang menggunakan media sosial untuk membuat perang," ujar dia saat kegiatan yang dihadiri puluhan ribu warga Cianjur di Lapangan Desa Langensari, Kecamatan Karangtengah, Senin (9/9/2024).

Dia menyebut masyarakat saat ini sudah pintar, dapat membedakan unggahan atau komentar di media sosial yang membuat isu tidak benar atau hoaks melalui akun-akun bodong. Sebab itu, dia meminta para elite politik tidak lagi memobilisasi media sosial untuk memunculkan isu sentimen terkait agama atau hal lainnya.

"Elite politik jangan memobilisasi medsos. Jangan buat kadernya membuat isu dengan akun-akun bodong. Daripada beternak akun, lebih baik ajak masyarakat beternak domba," kata Dedi.

Dia mengajak semua pihak untuk memunculkan ide, gagasan, dan pemikiran dalam membangun daerah lebih maju. "Jangan buat isu, ayo munculkan gagasan dan pemikiran membangun daerah," kata dia.

Kang Dedi juga mengaku tak akan mengambil langkah hukum dengan banyaknya serangan dari buzzer terhadap dirinya.

"Tidak akan ambil jalur hukum, kan masyarakat sudah pintar. Tahu mana yang memunculkan isu sentimen atau tidak. Saya tetap fokus dengan apa yang sudah dijalankan," kata dia.

Sinkronisasi-Fasilitasi Wajib Belajar 12 Tahun di Jabar

Pada kunjungannya ke Cianjur yang dihadiri puluhan ribu warga Kota Santri, Kang Dedi Mulyadi juga mengungkapkan programnya di bidang pendidikan.

Dedi Mulyadi mengaku akan menghadirkan sinkronisasi di bidang pendidikan, sehingga wajib belajar 12 tahun bisa dirasakan semua pihak. Dengan begitu, tidak ada lagi alasan bagi orangtua tidak menyekolahkan anaknya.

"Negara menetapkan wajib belajar 12 tahun, maka negara wajib menyiapkan fasilitasnya. Bukan sebatas memberikan beasiswa pendidikan. Tapi biaya dan fasilitas memang terpenuhi," katanya.

Menurutnya skema anggaran pun akan diubah secara keseluruhan untuk membangun fasilitas pendidikan. Anggaran 20 persen untuk pendidikan tidak lagi sebatas untuk perjalanan dinas ataupun alat peraga, tetapi murni untuk pengadaan fasilitas yang layak.

"Tidak boleh lagi ada sekolah yang tidak ada kursi dan meja. Termasuk tidak boleh ada lagi sekolah yang bangunannya hampir roboh. Dengan begitu tidak ada alasan bagi orangtua tidak menyekolahkan anaknya," ucap Dedi.

Menurut dia, menyekolahkan anak tidak melulu berbicara sekolah formal tapi termasuk pendidikan kultural seperti Pondok Pesantren.

"Yang penting di usia anak dan remaja mereka menempuh pendidikan yang baik. Dan kita lakukan hal itu bukan mencapai IPM, karena itu statistik manusia. Terpenting warga yang memiliki kecerdasan, bukan hanya struktur formal tapi kecerdasan emosi.

Dia menambahkan sinkronisasi program juga penting agar tujuan program pendidikan tersebut bisa tercapai.

"Harus ada sinkronisasi antara program pemerintah darah hingga pusat. Selama ini, masalah sinkronisasi yang membuat semuanya tak terealisasi. Makanya saya akan sinkronkan semuanya, program dari tingkat desa, kabupaten, provinsi, hingga pusat," ujar Dedi.