.webp)
Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi membenarkan terkait alih fungsi Terminal Cicaheum, Kota Bandung menjadi depo Bus Rapid Transit (BRT) Bandung Raya. Rencananya, alih fungsi terminal menjadi depo BRT itu dilakukan pada 2025.
"Kita akan lakukan tahun depan," ucapnya singkat usai menghadiri Seminar Nasional Peningkatan Kinerja Logistik di Indonesia yang digelar di Institut Teknologi Bandung (ITB), Kamis (25/7/2024).
Meski demikian, Budi belum menjelaskan secara rinci terkait alih fungsi Terminal Cicaheum ini.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Seperti diketahui, rencana ini masuk dalam proyek peralihan transportasi yang sedang dirancang pemerintah. Program yang disokong Bank Dunia atau World Bank itu disiapkan untuk layanan angkutan BRT di Kota Bandung atau di Cekungan Bandung. Program itu langsung dikomandoi Dirjen Perhubungan Darat dari Kementerian Perhubungan.
Terminal Cicaheum memang akan digunakan sebagai depo bus listrik untuk program angkutan perkotaaan Kota Bandung. Nasib serupa juga akan diterapkan di beberapa terminal seperti di Cimahi, Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat, dan Jatinangor, Sumedang.
"Cicaheum akan digunakan sebagai depo bus listrik dengan konsep Transit Oriented Development (TOD). Sebetulnya ini bukan hanya Cicaheum ya, karena di beberapa titik-titik simpul Cekungan Bandung, ada yang dijadikan depo bus listrik. Sebab kendaraan yang digunakan nantinya adalah kendaraan berbasis listrik," ungkap Kepala Balai Pengelola Transportasi Daerah (BPTD) Kelas 2 Jawa Barat Muhammad Fahmi dihubungi detikJabar, Rabu (24/7).
Fahmi belum dapat menjelasoan soal kabar Terminal Cicaheum akan berhenti beroperasi pada tahun depan. Sebab menurutnya, meski program ambisius ini bisa menjadi solusi untuk mengurai kemacetan di Ibu Kota Jabar, tapi butuh pertimbangan yang matang dan waktu yang panjang untuk proses eksekusinya.
"Saya sendiri belum termonitor, mbak kalau kepastian waktu kapan penutupannya ya. Sampai saat ini juga kami terus berdiskusi dengan teman-teman dari Pemprov Jabar terkait persiapan dan perencanaan, termasuk mensosialisasikan terlebih dahulu," tuturnya.
"Kita tidak mau juga masyarakat tidak memahami apa yang sedang diprogramkan oleh pemerintah. Bisa jadi nanti programnya bagus, tapi tidak tersosialisasikan dengan utuh, nanti bisa menimbulkan malpersepsi ya terhadap masyarakat," terang Fahmi.
(wip/sud)
