Foto pertemuan lima anggota PBNU atau Nahdiyyin dengan Presiden Israel, Isaac Herzog ramai di media sosial. Meski Ketua Umum PBNU, KH Yahya Cholil Staquf sudah memberikan sikap tegas dari NU, namun masih banyak masyarakat yang menyatakan kontra.
Free Palestine Network (FPN), sebuah gerakan nasional dari sekumpulan aktivis peduli kemerdekaan Palestina menyatakan, sikapnya terhadap pemberitaan tersebut. Sekjen FPN Furqan AMC mengaku, menyayangkan perilaku lima oknum anggota PBNU tersebut.
"Langkah 5 oknum ini menurut kami merugikan PBNU, seluruh Nahdiyyin dirugikan. Apapun alibinya, saya kira tidak pada tempatnya. Apalagi bertindak sebagai diplomat, tidak pada representasinya. Karena negara kita tidak punya hubungan diplomatik, itu offside. Juga memunggungi garis organisasi yang bersangkutan serta melukai moral masyarakat Indonesia," katanya dalam Konferensi Pers yang diselenggarakan online, Kamis (17/7/2024).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Furqan mengapresiasi langkah Ketua Umum PBNU KH Yahya Cholil Staquf (Gus Yahya) yang telah mengklarifikasi, meminta maaf, dan menyatakan sikap tegasnya. Meski belum ada pernyataan bahwa lima orang tersebut bakal dikeluarkan dari organisasi, Furqan mengatakan, langkah tepat dari pihak PBNU yang memberi sanksi tegas bagi kelimanya.
"Kalau saya baca berita, kalau nggak salah Sekjen sudah ada ultimatum pada 5 oknum itu. Disuruh memilih mau mundur atau dimundurkan. Saya kira itu sebuah langkah maju, sikap tegas, kita apresiasi. Mereka sudah ditegur, tapi pernyataan sekjen lebih definitif. Meski dimundurkan itu dari pengurusan ya, kalau keanggotaan mungkin ada AD/ART nya ya itu bukan ranah saya," ucap Furqan.
"Tapi kita dukung langkah tegas PBNU pada anggotanya yang dianggap melanggar tersebut," sambungnya.
Furqan juga membacakan lima poin desakan oleh FPN yang diharapkan dapat dijalankan oleh pemerintah Indonesia dan masyarakat setempat. Ia menjabarkan data bahwa aksi kekerasan yang dilakukan Israel telah menggugurkan 46.848 warga Palestina, melukai 88.127 orang terluka, dan menghancurkan 153.750 rumah warga.
"Pertemuan oknum Nahdliyin dengan Presiden Israel tersebut sungguh sangat tidak simpatik. Oknum-oknum tersebut tidak berempati dengan rakyat Palestina yang menderita. Sebagai bangsa yang pernah menginspirasi puluhan bangsa-bangsa Asia-Afrika untuk merdeka dari penjajah kolonial, mendukung kemerdekaan Palestina adalah hutang sejarah yang harus kita tunaikan," pesannya.
Dorongan selanjutnya yakni meminta semua pihak memutus hubungan dalam bentuk apapun dengan Rezim Kolonial Apartheid Israel yang telah melakukan genosida terhadap rakyat Palestina.
"Tidak ada sikap netral di hadapan kezaliman. Penjahahan Israel terhadap Palestina harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan. Kemudian meminta semua pihak mewaspadai setiap agenda lobi dan propaganda Israel yang berusaha mempengaruhi dan memecah belah umat guna menggerus dukungan terhadap kemerdekaan Palestina," katanya dengan tegas.
FPN juga menyerukan kepada semua pihak untuk membangun persatuan perjuangan dalam mendukung kemerdekaan Palestina. Setiap bentuk cacian dan makian terhadap sesama, kata Furqan, hanya akan menguntungkan Israel.
"Serta menyerukan kepada seluruh rakyat Indonesia untuk mengintensifkan gerakan BSD (Boikot-Sanksi-Divestasi) dan Blockout. Belum lengkap kemerdekaan Indonesia jika Palestina belum merdeka, begitu kata Bung Karno," ucap Furqan dengan lantang.
Diplomasi Publik Israel ke Indonesia
Dalam agenda itu turut hadir Dina Y. Sulaeman, Pakar Kajian Asia Barat/Timur Tengah dan Dosen Hubungan Internasional Universitas Padjadjaran. Dina mengungkap bahwa sampai saat ini masih ada gerakan Israel yang masuk ke Indonesia.
"Gerakan itu sudah lama ya, banyak lembaga yang beri dana dan memberi undangan pada tokoh politik, cendekiawan, seleb dll di Indonesia untuk mereka datang ke sana dan dapat penjelasan. Bahwa Israel itu demokratis, punya keunggulan teknologi, negara yang aman, damai, bahkan memberikan beasiswa ke sana," ucapnya yang merupakan Ketua Dewan Pakar FPN.
Apa tujuannya? Dina mengatakan bahwa agenda-agenda tersebut merupakan kerja-kerja diplomasi publik sejak lama. Jejaringnya selama dari media Israel menawarkan lewat universitas, lembaga penelitian, NGO, dan menawarkan kerjasama.
Namun yang kerap membuat terkecoh, kata Dina, bahwa dalam strategi tersebut Israel melakukan pendekatan isu yang positif. Sebut saja seperti mengadakan dialog antar agama dan toleransi beragama. Dina mengatakan bahwa nantinya, hal ini dijadikan senjata untuk menggiring pemahaman publik.
"Yang perlu dicermati, isu yang ditawarkan adalah isu dialog antar agama, isu moderasi dan toleransi agama. Ini baik sebetulnya, sama sekali tidak kita tolak, tapi narasi ini dimanfaatkan untuk menjustifikasi Israel seolah saat mengkritik Israel, yang diterapkan itu kita anti yahudi, tidak toleran, dll," ucap Dina.
"Nah ini perku kita tolak, jelas tidak seperti itu karena yang kita tolak penjajahannya. Kita perlu cermati dengan jejaring dana yang besar, organisasi dan lembaga kerap mengusung isu yang sebetulnya bagus, tapi berafiliasi dengan Israel, itu perlu waspada," sambungnya.
Dina menyebut pola mengadakan dialog dengan isu positif dari Israel merupakan cara kontrol narasi. Tujuannya yakni menyaring info yang bertentangan dengan kepentingan Israel.
Dalam pertemuan yang dihadiri oleh beberapa wartawan dari berbagai daerah di Indonesia itu, Dina mewanti-wanti agar para jurnalis perlu kritis dalam penggunaan kata.
"Seperti istilah pertahanan diri Israel, bentrokan, padahal kan ini bukan dalam posisi setara, tapi penjajahan. Itu kan tidak tepat. Mereka klaim bahwa melakukan pengeboman karena ada Hamas, mereka melakukan human shield, itu kontrol narasi dan bisa dikritisi," ucap Dina.
"Peperangan tidak bisa juga disebutkan. Sebab dalam satu gedung menjadi tempat perlindungan tentara (hamas), tapi seluruh gedung dihancurkan. Itu tidak bisa di dalam hukum internasional," imbuh Dina.
Dalam menjaga konsistensi gerakannya mendukung kemerdekaan Palestina, FPN juga menggelar workshop pada dua pekan terakhir di bulan Juli. Ialah FPN Workshop yang diadakan pada tanggal 20-21 dan 27-28 Juli 2024.
Diskusi itu akan membahas tentang isu yang terjadi di Palestina secara komprehensif dan ilmiah. Agenda tersebut terbuka untuk umum dan gratis, melalui registrasi online yang bisa dilihat di Instagram @freepalestine.network.
(aau/mso)