Massa Mahasiswa Gelar Aksi di Depan Balai Kota Bandung

Massa dari Aliansi Mahasiswa Bandung Raya menggelar demo di depan Balai Kota Bandung, Senin (1/7/2024) sore. Sekitar pukul 14.30 WIB puluhan massa hadir mewakili kampus masing-masing dengan beberapa tuntutan.

Terdapat isu daerah yang digaungkan untuk Pemkot Bandung, di antaranya para mahasiswa menuntut solusi dari masalah kesehatan dan transportasi publik. Terlebih, selama satu tahun ke belakang pejabat Pemkot Bandung tersandung masalah korupsi.

Spanduk bertuliskan 'Bandung Kusut Indonesia Semrawut/Butut' terpampang di depan pagar Balai Kota Bandung. Aksi tersebut turut diwarnai pembakaran ban dan menyebabkan ruas Jalan Merdeka sempat terhambat.

"Kami dari Aliansi Mahasiswa Bandung Raya membawa dua isu yakni isu daerah dan nasional. Di daerah, kami BEM di Bandung Raya sudah mensurvei apa saja masalah yang ada di Kota Bandung. Ialah terutama kesehatan, sampah, dan transportasi publik. Kami lihat Halte Sarijadi sampai Cicaheum itu tidak layak pakai, bahkan ada motor parkir di dalam halte," ucap Muhammad Ramdhan, Ketua BEM UNISBA ditemui di lokasi.

Para mahasiswa bergantian orasi sambil duduk menunggu tanggapan dari Pj Wali Kota Bandung, Bambang Tirtoyuliono. Ramdhan sebagai perwakilan demonstran, pun menyoroti bagaimana Pemkot Bandung tak benar-benar serius menanggulangi masalah transportasi umum. Termasuk soal sampah yang tak kunjung dapat diselesaikan dengan mandiri, yang berujung pada gangguan kesehatan.

Pukul 15.30 WIB, rencananya massa yang tergabung dari 20 Universitas di Bandung Raya itu akan bergeser demo di depan Kantor DPRD Jawa Barat. Mereka menuntut agar dapat bertemu dengan para pimpinan DPRD dan melaksanakan sidang rakyat.

"Setengah empat kita akan ke DPRD Jabar. Kami akan menuntut pimpinan DPRD keluar dan lakukan sidang rakyat di jalan. Kita menunggu sampai waktu yang tidak ditentukan," kata Ramdhan.

"Jika tidak ada Pj dan pimpinan DPRD, dalam 3x24 jam tidak diindahkan, kami akan lakukan konsolidasi mahasiswa se Jawa Barat dan akan libatkan massa aksi kembali ke jalan," tambahnya.

Sementara itu soal tuntutan isu nasional, Presiden Mahasiswa UNIKOM, Arif Tegar Prawira mengungkapkan bahwa mereka menyuarakan aksi dari mahasiswa di wilayah lainnya. Mereka berharap agar demo tersebut bisa disuarakan lebih lantang oleh para wakil rakyat.

"Seperti Tapera, itu kan kebijakan yang memperparah kondisi masyarakat umum. Dulu sejarahnya ABRI sempat diwajibkan tabungan serupa, tapi perumahannya tak kunjung terwujud. Kemudian ada kepentingan elit yang ingin hidupkan dwifungsi ABRI," kata Arif.

"Kami juga menyuarakan isu RUU penyiaran yang mengancam kebebasan berpendapat. Terakhir soal judol, juga ada tuntutan untuk penegak hukum bahwa ini masalah serius, tapi pemerintah tidak punya regulasi khusus," sambungnya.

Di tengah gerimis, massa sempat melakukan pemblokiran jalan sambil meneriakkan bunyi 'Sumpah Mahasiswa', lalu membubarkan diri. Arus lalu lintas di Jalan Merdeka Kota Bandung pun kembali normal.

Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Kesbangpol Kota Bandung, Tatang Hamdani sempat menemui massa. Ia merespons harapan dari mahasiswa yang menanti kehadiran Pj Wali Kota Bandung, Bambang Tirtoyuliono yang tidak berada di Balai Kota Bandung.

"Kami hanya merespons pemberitahuan yang mereka sebar, bahwa substansinya akan menyangkut urusan penanganan korupsi di Bandung Raya. Termasuk di dalamnya kaitan dengan kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah pusat. Kami sampaikan tadi, boleh-boleh saja mereka meminta Pak Pj hadir. Tapi ya secara tersuratnya kan mereka Bandung Raya, kenapa tiba-tiba minta Pak Pj? Kami coba mengkritisi itu," kata Tatang.

Ia kemudian menyarankan agar unjuk rasa bisa dilakukan dengan pola komunikasi yang lebih baik, yakni dengan bersurat secara formal. Tatang menyebut Pemkot Bandung bakal terbuka dalam berdiskusi, selama konteks tuntutan pun berkaitan dengan pemerintahan Kota Bandung.

"Sehingga kami bisa menghadirkan para pejabat terkait, tergantung dari substansi yang mereka kritisi, kalau pun memang kejadian kasus terjadi di Pemkot Bandung secara khusus," ucap Tatang.

"Selama ini yang namanya surat formal apalagi mengkritisi, sebetulnya ada aturan bahwa setiap instansi pemerintah, itu harus secepatnya untuk merespon. Baik itu dijawab bersurat lagi atau memang bisa dengan cara komunikasi lisan," lanjutnya.