Gelaran Pilkada 2024 tinggal beberapa bulan lagi. Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Bandung telah mempersiapkan sejumlah hal jelang pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bandung, yang akan berlangsung 27 November 2024 nanti.
Ketua KPU Kota Bandung Wenti Frihadianti mengungkap sejauh ini pihaknya masih memproses data Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK). PPK yang mendaftar kata Wenti, sejauh ini tercatat sebanyak 400 orang dari kuota kebutuhan 150 orang.
"Kita baru masih masuk ke tahapan pembentukan badan adhoc PPK dan PPS, juga untuk sayembara jingle dan maskot Pilwalkot 2024. Masih dalam proses tahapan penjurian, dan hari ini pun nanti kita ada rapat koordinasi terkait masalah dukungan perseorangan itu," katanya ditemui di Grand Preanger Hotel, Kamis (2/5/2024).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Kemudian untuk PPK pemenuhan kuotanya belum sampai di dua kali minimal ya, secara regulasinya. Jadi untuk di lima kecamatan kemarin dilakukan perpanjangan sampai dengan hari ini. Seperti Antapani, Coblong, Cidadap, belum menenuhi kuota pendaftar," lanjutnya.
Wenti menerangkan, terkini langkah dari KPU yakni melakukan koordinasi dengan Disdukcapil Kota Bandung untuK pemutahiran data pemilih Pilwalkot 2024. Di samping itu, seleksi terbuka untuk badan adhoc pun masih terus berjalan.
Menurutnya, evaluasi yang jadi catatan KPU Kota Bandung ialah meminimalisir adanya petugas yang kelelahan atau bahkan meninggal dunia.
"Sama halnya dengan sebelumnya kita pun antisipasinya dengan salah satu syarat administratifnya yaitu surat keterangan kesehatan. Antisipasinya dengan pemberian vitamin itu dianggarkan, dialokasikan untuk KPPS. Dari Dinkes pun kan, Puskesmas tetap buka gitu pada hari pelaksanaan," ucap Wenti.
Wenti mengatakan, KPU akan lebih selektif lagi dalam proses penetapan kepanitiaan jelang Pilwalkot 2024. Ia memastikan bahwa sebelum memasuki tahapan seleksi terbuka, KPU akan melakukan evaluasi kinerja dari badan adhoc baik itu PPK, PPS, ataupun kesekretariatan.
"Jadi itu pun menjadi acuan buat kami ketika memang nantinya ada PPK yang mendaftar kembali, pernah menjadi PPK sebelumnya. Ada catatan (kesehatan atau kinerja), karena kami pun berupaya untuk meningkatkan kualitas dari SDM badan adhoc," tutur Wenti.
Perihal besaran upah untuk PPK dan angka dana yang digelontorkan dalam Pilwalkot 2024, Wenti mengaku belum memperoleh angka pastinya. Tapi ia menegaskan besarannya tidak akan melebihi dari angka dana selama Pemilu 2024.
"Kemudian tahapan lainnya bagi pendaftar Cawalkot independen itu waktunya 5-7 Mei 2024. Tanggal 8 Mei 2024 merupakan tanggal deadline penyerahan dukungan perseorangan, harus memenuhi 121.705 masyarakat pendukung dan tersebar di 16 kecamatan. Kurang lebih 50% plus 1 ya, dari 30 kecamatan di kota Bandung. Jadi 6,5 persen dari jumlah DPT di Kota Bandung 1.872.381," tutupnya.
(aau/dir)