Sorotan Walhi Usai Kawanan Monyet Liar Turun ke Permukiman Warga Bandung

Walhi Jawa Barat memberikan sorotan tajam atas kasus kawanan monyet liar yang turun ke pemukiman warga di Kota Bandung beberapa hari lalu. Walhi menduga, insiden ini terjadi karena habitat asli monyet tersebut sudah terganggu ulah manusia.

Direktur Walhi Jabar Wahyudin mengatakan, habitat asli monyet berada di hutan. Sementara, hutan yang terdekat dengan Kota Bandung adalah Taman Hutan Raya (Tahura) Djuanda yang sekaligus menjadi kawasan konservasi di Bandung Raya.

"Secara logika, habitat hewan yang berada di kawasan hutan, ketika dia turun, itu bisa jadi karena bahan makanan mereka terganggu. Atau, kawasan mereka itu juga terganggu. Jadi, perlu dicek kenapa kawanan hewan itu bisa turun ke pemukiman," kata Wahyudin saat berbincang dengan detikJabar, Kamis (29/2/2024).

Walhi ikut mengkritik keberadaan Tahura Djuanda yang kini tidak murni menjadi kawasan konservasi alam. Tahura itu, kata Wahyudin, sekarang justru sudah berubah drastis menjadi kawasan wisata yang berpotensi mengganggu stabilitas ekologi di sana.

"Karena di tahun sebelumnya, kami pernah mengkritik Tahura yang membuka wisata hutan menyala. Ini kan bisa jadi jadi bentuk ketergangguan habitat ketika ada aktivitas wisata yang menggangu tempat tinggalnya," ungkapnya.

"Kemudian hilir-mudik manusia yang masuk ke kewasan itu juga akan mengganggu habitat yang ada di situ. Bukan hanya monyet, habitat lain yang tidak kita ketahui mungkin saja bergeser karena habitatnya tergangguIni yang terkadang manusia tidak sampai meletakan bahwa habitat punya hak untuk tenang, nyaman, dan tidak terganggu. Apalagi ini kera, semakin tahun semakin menyusut populasinya ketika kawasan itu terus diganggu," ucap pria yang akrab disapa Iwank itu menambahkan.

Setelah kejadian ini, Iwank mendesak pemerintah supaya punya komitmen serius untuk mengembalikan fungsi Tahura Djuanda sebagai kawasan konservasi dan kawasan ruang terbuka hijau. Walhi bahkan turut meminta izin-izin wisata yang telah dikeluarkan, supaya bisa dievaluasi oleh pemerintah.

"Pemerintah harus mau mengevaluasi. Ini harus dianalisis, karena tidak mungkin habitat hewan itu turun ke pemukiman warga ujug-ujug kalau tidak ada intervensi aktivitas di kawasan tersebut," tegasnya.

Menutup perbincangannya, Iwank juga mendesak ada perubahan pola pikir dari pemerintah untuk mempertahankan keberlangsungan alam. Jika alam dibuka untuk kepentingan wisata, maka yang harus dikedepankan tetap tentang kelestarian lingkungan dan bukan sektor ekonominya.

"Kemudian, yang harus dikedepankan itu sisi pendidikan lingkungan yang menjadi prioritas utama. Pendidikan itu harus bisa tersampaikan kepada pengunjung dan memberikan pemahaman bagi warga lokal. Bagi saya, enggak sesederhana melihat monyet turun ke pemukiman. Perlu dikaji, kenapa, karena enggak ujug-ujug monyet itu turun kalau kawasannya tidak terganggu," pungkasnya.