.webp)
Kemunculan film dokumenter Dirty Vote cukup mengguncang di tengah masa tenang Pemilu 2024. Film dokumenter berdurasi 1 jam 57 menit ini cukup membuat heboh karena isinya yang mengungkap sistem kecurangan yang berpotensi terjadi di Pemilu 2024.
Di platform X, film ini pun sampai menjadi trending topik dan banyak dibicarakan netizen di berbagai media sosial lainnya. Banyak influencer juga yang menyinggung soal dokumenter ini.
Sejak dirilis pada 11 Februari 2024, film ini telah ditonton oleh jutaan orang di YouTube. Sebagai informasi, film dokumenter 'Dirty Vote' berisikan pernyataan dari 3 pakar hukum tata negara, yakni Bivitri Susanti, Zainal Arifin Mochtar, dan Feri Amsari. Mereka menjelaskan terkait dugaan kecurangan dalam Pemilu 2024.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Dalam tayangannya sejumlah tokoh mendapatkan sorotan dalam paparan yang disuguhkan, termasuk paslon-paslon yang mengikuti pilpres 2024 dan penjabat kepala daerah. Lalu apa tanggapan mereka ?
Respons Cak Imin
 Cak Imin di Bandung (Mulia Budi/detikcom) Foto: Cak Imin di Bandung (Mulia Budi/detikcom) |
Cawapres nomor urut 01 Muhaimin Iskandar atau yang akrab disapa Cak Imin turut merespons kemunculan film dokumenter 'Dirty Vote'. Menurutnya, film tersebut menjadi pembelajaran dalam Pemilu tahun ini.
"Saya kebetulan baru separuh, separuh saja. Tapi secara alur, saya sudah melihat. Insyallah ini momentum pembelajaran pemilu tahun ini," kata Cak Imin di Makam Kiai Abdul Wahab Chasbullah, Jombang, Jawa Timur, Senin (12/2/2024).
Cak Imin mengaku tidak mengetahui latar belakang kemunculan film dokumenter 'Dirty Vote'. Namun dia meyakini orang-orang yang berada dalam film tersebut memiliki integritas.
"Makanya saya sangat mendukung film ini, saya nggak tahu film ini munculnya latar belakang kayak apa, tapi bahwa orang-orang yang berintegritas kayak Bivitri, Zainal Arifin Mochtar, Feri Amsari, itu orang-orang yang berintegritas, saya kira independen. Tidak di pihak manapun," ujar Cak Imin.
Dia juga menilai film ini merupakan film mendidik yang menghadirkan banyak pesan. Dia pun menyoroti banyaknya masyarakat yang menonton film tersebut layaknya film hiburan.
"Akademik dan moral, etik. Film yang menurut saya baru kali ini, baru kali ini ada film akademik, etik, moral ditonton sebanyak itu dalam waktu yang singkat. Kayak film hiburan, ini menarik sekali. Harus jadi pelajaran semua. Kalau bikin film mencerdaskan, sangat-sangat laku ternyata," imbuhnya.
Respons Gibran Rakabuming
 Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka di Solo, Senin (12/2/2024). Foto: Tara Wahyu NV/detikJateng |
Cawapres nomor urut 02, Gibran Rakabuming Raka merupakan salah satu pihak yang disenggol dalam film 'Dirty Vote'. Film itu sendiri menceritakan tentang dugaan kecurangan dalam Pemilu 2024.
Saat dikonfirmasi detikJateng, Gibran mengaku belum menonton film dokumenter besutan Dandhy Laksono tersebut. Hal itu dikatakan Gibran di Kampung Sewu, Jebres, Solo pada Senin (12/2/2024).
Gibran mengatakan, apabila ada dugaan-dugaan kecurangan Pemilu yang ditampilkan dalam film tersebut ia hanya meminta untuk dibuktikan.
"Ya kalau ada kecurangan silahkan dibuktikan, dilaporkan, makasih ya masukannya," ujar Gibran.
Ditanya apakah merasa dirugikan dengan adanya film dokumenter tersebut, Gibran kembali mengatakan bahwa dirinya belum menonton film tersebut.
"Saya belum nonton, ya biasa saja," pungkas Gibran.
Respons TPN Ganjar Mahfud
 Sekjen PDIP Hasto Kristianto Foto: Fima Purwanti/detikJatim |
Kubu Ganjar Pranowo-Mahfud Md ikut disorot dalam film dokumenter 'Dirty Vote'. Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menepis anggapan pihaknya melakukan kecurangan.
Hasto awalnya berbicara mengenai komitmen dari kubu Ganjar Pranowo-Mahfud Md. Menurutnya, pemegang kedaulatan tertinggi adalah rakyat.
"Sejak awal Tim Pemenangan Nasional Ganjar-Mahfud punya komitmen besar di dalam menempatkan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi, karena itulah kalau mau memang gampang bagi kami enak, kita perpanjang aja Pak Jokowi, tapi kan kita memilih jalan konstitusi, jalan demokrasi, bukan memilih apa yang didapat oleh PDI Perjuangan," kata Hasto dalam jumpa pers di media center Ganjar-Mahfud, Jalan Cemara, Jakarta Pusat, Minggu (11/2/2024).
"Tetapi bagaimana proses demokrasi yang oleh konstitusi melalui pemilu yang jurdil harus dijalankan, itu yang menjadi komitmen kami," kata Hasto.
Hasto kemudian menjelaskan soal pakta integritas Pj Bupati Sorong Yan Piet Moso. Hasto kemudian menyinggung penjabat kepala daerah lainnya yang digerakkan di daerah lainnya.
"Terkait dengan Pj Bupati Sorong yang sudah dijelaskan bahwa hal tersebut dari berbagai temuan yang ada dalam film Dirty Vote ya ternyata justru dilakukan oleh perintah langsung dari kita lihat otoritas pemerintah, sehingga banyak Pj-pj yang bergerak di Jawa Tengah misalnya, kemudian di Salatiga kasus Kapolres diganti mendadak itu kan merupakan suatu upaya penggunaan kekuasaan secara terselubung," tutur dia.
Mengenai menteri PDIP, Hasto juga memberikan penjelasan. Dia menyebut Menpan-RB Abdullah Azwar Anas mengedepankan kepentingan bangsa.
"Terkait dengan menteri PDI Perjuangan kami juga fair, Pak Abdullah Azwar Anas, ke mana laporan-laporan berkaitan dengan penyalahgunaan Aparatur Sipil Negara, karena sejak awal beliau memang tugasnya untuk mengedepankan kepentingan bangsa melalui pemilu yang baik," katanya.
Selain itu, Hasto menyebut Mensos Tri Rismaharini atau Risma selalu menjaga data mengenai bantuan sosial. Menurutnya, hal itu dilakukan Risma demi kepentingan publik.
"Ibu Risma, justru ketika Ibu Risma kokoh di dalam menjaga data benar-benar untuk orang miskin, kemudian ada kepentingan politik lain kemudian Bu Risma tidak dilibatkan. Tapi ini harus dikawal, karena pengalaman yang lalu kedudukan Menteri Sosial ini sangat penting, berada di tangan yang salah, itu penyalahgunaannya bisa luar biasa menjelang pemilu," sebutnya.
Hasto mengatakan bahwa pasangan calon nomor 3 melakukan pergerakan rakyat tanpa manipulasi. Dia pun yakin dengan dukungan dari rakyat untuk Ganjar-Mahfud.
"03 ini pergerakannya di tangan rakyat tanpa manipulasi, karena yakin pada jalan kebenaran itu. Maka tiga hari ke depan kami meyakini, setelah kampanye akbar di mana rakyat datang memberikan dukungan kepada Ganjar-Mahfud akan terjadi perubahan psikologis, termasuk mereka-mereka yang sebelumnya mau melakukan intimidasi, jadi ragu-ragu. Maka tadi kami tekankan ini saatnya TNI-Polri jangan disalahgunakan oleh oknum-oknum tertentu yang melanggar konstitusi dan undang-undang, karena TNI-Polri itu harus netral," pungkasnya.
Respons Bey Machmudin
 Penjabat Gubernur Jawa Barat Bey Machmudin Foto: Bima Bagaskara/detikJabar |
Pada salah satu segmennya, pakar hukum tata negara Feri Amsari menyinggung nama Pj Gubernur Jabar Bey Machmudin dalam film tersebut.
Saat dikonfirmasi, Bey menegaskan dirinya tidak akan mengomentari secara gamblang adanya film Dirty Vote yang tayang perdana pada Minggu, 11 Februari 2024 pukul 11.00 WIB ini.
"Kami selaku ASN, TNI Polri tidak mungkin berkomentar karena kami netral," ucap Bey usai apel Pergeseran Pasukan dan Patroli Gabungan Terpadu Pengamanan Pemilu 2024 di depan Gedung Sate, Bandung, Senin (12/2/2024).
Namun Bey dengan tegas membantah jika dirinya berpihak dalam Pemilu 2024 dan penunjukan dirinya sebagai Pj Gubenur Jabar dilakukan karena adanya kepentingan untuk memihak atau memenangkan kubu tertentu.
"Terkait saya ada di situ memang betul saya dari Sekretariat Presiden, tapi saya netral sejak awal dan tidak pernah berpihak. Silahkan lihat teman-teman kapan saya berpihak, saya netral dari awal," tegas Bey.
"Saya netral dari awal, silahkan tunjukkan kalau saya tidak netral," pungkasnya.
(yum/yum)
