.webp)
Ketua DPD PDI Perjuangan Jawa Barat Ono Surono meminta Mantan Politisi PDIP Maruarar Sirait untuk segera menyelesaikan 'utang' ke PDIP Jawa Barat. Adapun utang yang dimaksud terkait pengurusan sertifikat kepemilikan kantor DPD PDI Perjuangan Jawa Barat.
Ia mengimbau agar Maruarar tidak tak mempersulit dan segera menyerahkan satu persyaratan lagi agar sertifikat kantor Banteng Jawa Barat dapat segera diproses oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN).
"Jadi sejarahnya, PDI Perjuangan Jawa Barat itu memiliki dua kantor di Kota Bandung, yakni di Jalan Soekarno Hatta dan Jalan Pelajar Pejuang 45 No. 1. Karena dulu belum ada aturan bawa kantor partai itu harus atas nama DPP, maka diatasnamakan tiga orang pada saat itu, yakni Ketua DPD almarhum Pak Jajang, Sekretaris Pak Rudi Harsa dan Bendaharanya Maruarar Sirait," ujar Ono dalam keterangan tertulis, Senin (12/2/2024).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Jadi dua kantor tersebut sertifikat tiga orang, Ketua Sekretaris dan bendahara DPD PDI Perjuangan Jawa Barat," sambungnya.
Ono mengungkap setelah dirinya menjadi Ketua DPD PDI Perjuangan pada 2019, ada aturan sertifikat kantor partai harus atas nama DPP, sehingga pihaknya mulai mengurus proses balik nama kantor DPD PDI Perjuangan Jawa Barat.
"Setelah telah dicari di brankas DPD dan dikonfirmasi ke pengurus DPD yang lama, ada sebuah kesimpulan bahwa sertifikat tersebut dipegang oleh Maruarar Sirait dan itu yang menyampaikan adalah Pak Rudi Harsa. Kemudian, saya cek ke yang bersangkutan dan ternyata dia bilang dua sertifikat itu hilang," ungkapnya.
Pihaknya pun mulai memproses pembuatan sertifikat baru dengan meminta sejumlah persyaratan kepada ketiga orang yang namanya tercantum dalam sertifikat lama yakni ahli waris almarhum ketua DPD saat itu Pak Jajang, Pak Rudi Harsa, dan Maruarar.
"Dari ahli waris Pak Jajang dan Pak Rudi Harsa sudah menyerahkan persyaratan yang kami minta, tinggal Maruarar yang hingga saat ini belum memberikan persyaratan tersebut. Padahal seluruh berkas yang lain sudah kita serahkan ke Notaris agar sertifikat kantor PDI Perjuangan Jabar bisa segera dibalik nama," kata Ono.
Lebih lanjut, ia meminta kepada Maruarar yang kini sudah hengkang dari PDI Perjuangan segera menyelesaikan permasalahan persyaratan pengurusan balik nama kantor PDI Perjuangan Jawa Barat.
Ono menyebutkan pihaknya telah mengirimkan surat resmi yang disampaikan oleh kurir langsung ke rumah Maruarar di Jalan Diponegoro Menteng, Jakarta Pusat yang isinya berupa permintaan agar yang bersangkutan segera memberikan persyaratan tersebut paling lambat 6 Februari 2024.
"Namun, hingga tanggal 6 Februari 2024, Maruarar belum juga merespon surat dari DPP Partai," tegasnya.
Kemudian, Ono mengatakan sebelum keluar dari PDI Perjuangan dirinya telah merasakan keganjalan dari Maruarar, seperti mengatakan Ganjar Pranowo tidak lebih baik dari Presiden Joko Widodo dan tak yakin akan menang di Jawa Barat.
Menurutnya, Maruarar telah membentuk relawan, yaitu Network for Ganjar President bersama beberapa ketua alumni perguruan tinggi besar di Jawa Barat. Bahkan, Maruarar melakukan berbagai macam kegiatan sehingga dianggap sejalan dengan Ganjar.
"Tetapi, sempat saya bilang ke teman-teman di Jawa Barat tolong awasi pergerakan Maruarar karena saya melihat ada satu indikasi ikut ke Jokowi dan akhirnya terbukti," ucapnya.
"Jadi, teman-teman media bila bertemu dengan Maruarar Sirait tolong sampaikan silakan bila ingin keluar dari PDI Perjuangan atau ingin mendulang suara capres lain di basis PDI Perjuangan, tapi selesaikan dulu sertifikat atas nama PDI Perjuangan karena itu bukan hak dia. Saya tunggu itikad baik Maruarar Sirait untuk memberikan persyaratan itu dan serahkan ke DPD PDI Perjuangan Jabar. Selesaikan dulu utangnya," pungkas Ono.
(anl/ega)
