.webp)
Kalangan cendekiawan dari berbagai kampus di Jawa Barat kini ramai menyatakan sikap jelang pemungutan suara Pemilu 2024. Mereka menginginkan pesta demokrasi bisa berlangsung damai. Mereka juga mengkritik kepemimpinan Presiden Joko Widodo atau Jokowi.
Sikap pertama disampaikan Forum Sivitas Akademika UPI. Melalui 5 petisi Bumi Siliwangi, para cendekiawan mengkritik sikap Jokowi hingga menyinggung rentetan tindakan pengabaian etika, moral, dan nilai-nilai Pancasila. Tak lupa, masalah pelanggaran norma konstitusi yang ditampilkan pejabat publik tanpa rasa malu, menjadi potret rusaknya bingkai kebangsaan dan kenegaraan hari ini.
Khusus untuk kritik kepada Jokowi, Sivitas Akademika UPI menyayangkan Presiden sebagai kepala negara dianggap tidak mencerminkan kedudukannya sebagai kepala negara. Padahal seharusnya, mesti ada keteladanan dari Jokowi yang bisa dicontoh Rakyat Indonesia.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Tindakan cawe-cawe dalam pemilu, penyalahgunaan kekuasaan (abuse of power), penggunaan fasilitas negara dan politisasi bansos untuk kepentingan politik elektoral, serta pelanggaran netralitas oleh para pejabat publik dalam pemilu, menjadi gejala terdegradasinya nilai, moral, dan etika kebangsaan," ucap Guru Besar UPI Prof Cecep Darmawan saat membacakan petisi di Kampus UPI, Senin (5/2/2024).
"Bahkan dengan penuh kesadaran dan kesengajaan, Bapak Ir. Joko Widodo sebagai Presiden Republik Indonesia secara terbuka menyatakan keberpihakannya dan keterlibatannya dalam kampanye politik pada Pemilu 2024," lanjut Cecep.
Sikap yang Jokowi pelihatkan pun dipandang tidak memberikan pendidikan politik dalam kebangsaan. Jika dibiarkan, mereka khawatir kondisi ini berpotensi dapat memberikan ekses buruk dan menimbulkan ketidakpercayaan rakyat terhadap penyelenggaraan pemilu. "Dan yang lebih buruk, dapat mengancam disintegrasi bangsa dan negara," tegasnya.
Setelah UPI, Sivitas Akademika Universitas Islam Indonesia (Unisba) juga menyampaikan sikapnya. Dalam 11 butir petisi bertajuk 'Satukan Tekad Selamatkan Demokrasi', Unisba mendorong Pemilu bisa berlangsung tanpa ada intervensi dari pihak manapun.
Rektor Unisba Prof Dr H Edi Setiadi mengatakan, saat ini Indonesia berada di persimpangan jalan, tampak kehilangan arah dalam menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara. Baginya, demokrasi bukan sekedar slogan, tapi adab dalam bernegara.
Untuk itu, Unisba turut mengingatkan Jokowi yang dianggap telah kebablasan akhir-akhir ini. Unisba tidak ingin kepemimpinan nasional mati suri, bahkan berdampak bagi integritas Pemilu 2024 mendatang.
"NKRI adalah negara kepulauan yang terdiri dari beraneka ragam suku, bangsa, bahasa, agama, adat, budaya dan sebagainya yang disatukan oleh kesadaran bersama sehingga disebut sebagai Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhineka Tunggal Ika atau yang sering kita terjemahkan sebagai berbeda tetapi tetap satu jua merupakan semboyan bangsa Indonesia untuk mempersatukan segala perbedaan yang ada dalam bangsa Indonesia seperti suku, bahasa, agama, adat, budaya dan sebagainya," ungkapnya.
Petisi selanjutnya disampaikan Sivitas Akademika Universitas Muhammadiyah Sukabumi (UMMI). Rektor UMMI Renny Sukmawani mendesak Presiden sampai pejabat daerah bersikap proporsional dengan mengedepankan etika selama proses Pemilu 2024.
"UMMI netral dan kita berharap semua pihak (pemerintah) juga menghargai terkait dengan itu, termasuk semua pihak mengedepankan moralitas dan keluhuran budi, itu yang kita tekankan," kata Renny di depan Gedung Rektorat UMMI, Senin (5/2/2024).
"Tanggal 14 Februari 2024 merupakan momentum penting bagi bangsa Indonesia dalam menentukan pemimpin melalui pemilihan umum (Pemilu). Dinamika politik yang tampak menjelang pemilu di tahun 2024 ini perlu menjadi perhatian khusus," sambung dia.
Kemudian di Karawang, Rektor se-Karawang mendeklarasikan pemilu damai sekaligus meminta Jokowi untuk bersikap netral dalam Pemilu 2024. Deklarasi dihadiri 5 kampus yang dihelat di Kampus Universitas Singaperbangsa Karawang (Unsika), Telukjambe Timur, Kabupaten Karawang.
Rektor Universitas Buana Perjuangan (UBP) Dedi Mulyadi mengatakan, pihaknya mendeklarasikan enam point penting, serta meminta agar kepala negara bersikap netral. Para rektor tersebut, membawa pesan agar proses pemilu berjalan, aman, jujur, adil, dan damai untuk mewujudkan demokrasi yang bermartabat.
"Kami juga menolak upaya isu sara, serta mengimbau untuk menghindari kegiatan yang bersifat provokatif di tengah masyarakat, dalam proses pemilu," kata dia.
Para rektor di Karawang juga meminta, agar pihak berwenang bekerja maksimal dalam menciptakan situasi dan kondisi wilayah yang kondusif. "Kepada masyarakat, kami juga menjunjung tinggi kebebasan berpendapat namun dengan cara yang santun, yang dijamin oleh konstitusi," ucapnya.
Tak hanya itu, para rektor di Karawang juga meminta agar Presiden Jokowi bersikap netral, dan tidak condong terhadap salah satu pihak dalam proses pemilu dan kampanye.
"Kepada Presiden kami juga meminta agar, sebagai kepala negar bersikap netral, baik dalam proses kampanye maupun proses pemilu secara utuh. Sehingga masyarakat dapat menggunakan hak pilih sesuai kehendak dan menghargai pilihan orang lain," pungkasnya.
(ral/orb)
