.webp)
Bantuan sosial (bansos) yang dibagikan pemerintah sedang menuai sorotan. Dedi Mulyadi, Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra juga menyinggung soal masalah bansos tersebut.
Dedi menuturkan, pembagian bantuan sosial dari pemerintah kerap menimbulkan masalah, salah satunya adalah pemberian bansos yang tidak tepat sasaran dimana warga yang berhak justru tidak kebagian.
Bahkan kata Dedi, ada sejumlah warga yang mendapat banyak jenis bantuan sekaligus. Hal itu dia dapati selama berkeliling menemui masyarakat Jawa Barat.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Yang menerima PKH itu orangnya, bantuan pangan non tunai itu juga, El Nino itu juga, kerawanan pangan itu-itu juga yang menerima," ucap Dedi Mulyadi, Senin (5/2/2024).
Karena itu, ke depannya Dedi menginginkan agar data penerima bansos segera dibenahi. Menurutnya pendataan harus melibatkan langsung pihak RT, RW hingga aparat desa untuk mengetahui kondisi di lapangan.
Dedi menyebut, pendataan penerima bansos agar tidak menggunakan data base milik Badan Pusat Statistik (BPS) yang diperbaharui empat tahun sekali.
"Akhirnya orang yang sudah meninggal masih mendapat bantuan. Sementara yang berhak, janda tua, tidak dapat apa-apa. Maka ini harus dibenahi," jelasnya.
Lebih lanjut, eks Bupati Purwakarta ini mengungkapkan, jika Prabowo Subianto terpilih sebagai Presiden Indonesia selanjutnya, maka akan ada Menteri Sosial baru. Begitupun dia meminta agar data penerima bantuan akan langsung dibenahi.
"Pak Prabowo jadi presiden, Menteri Sosial baru, data penerima bantuan akan disempurnakan, agar bantuan jatuh kepada yang berhak dan semua mendapat kebahagiaan," ucap Dedi.
Dalam aturan penerima bantuan nanti, Dedi menginginkan agar masyarakat yang masih bisa bekerja apalagi berusia muda tidak akan mendapatkan bantuan. Adapun anggaran bantuan bisa dialihkan untuk mendorong fasilitas infrastruktur, pembukaan lapangan kerja hingga penyediaan transportasi gratis.
Salah satu yang sedang disiapkan adalah program angkutan gratis bagi anak sekolah, pekerja/buruh dan UMKM. Nantinya bus mikro dan angkot akan digratiskan sehingga mereka tak perlu mengeluarkan ongkos untuk ke sekolah, tempat kerja atau pasar.
"Sehingga uang ongkos itu bisa untuk kepentingan lain, nabung di rumahnya. Itulah yang Pak Prabowo sampaikan dalam berbagai kesempatan," pungkasnya.
