Soroti Gaya Gibran Saat Debat, TB Hassanudin: Ilmunya Belum Sampai

Soroti Gaya Gibran Saat Debat, TB Hassanudin: Ilmunya Belum Sampai

Nur Azis - detikJabar
Senin, 22 Jan 2024 18:06 WIB
Politikus PDI Perjuangan TB Hasanuddin.
Politikus PDI Perjuangan TB Hasanuddin. Foto: Nur Azis/detikJabar
Sumedang -

Debat cawapres yang digelar pada Minggu (21/1/2024) malam memunculkan tanggapan dari para politikus. Tak terkecuali tanggapan itu datang dari politikus senior PDI Perjuangan TB Hasanuddin.

TB Hasanuddin menyoroti momen debat antara sosok cawapres nomor urut 3 yang diusungnya yakni Mahfud MD dengan cawapres nomor urut 2, Gibran Rakabuming Raka. Ia menilai jawaban Mahfud MD cukup matang serta diibaratkan seperti seorang profesor yang ditanya oleh anak yang baru masuk di sekolah.

"Saya jujur bukan karena saya pendukung Ganjar tapi saya harus memberikan salut kepada Profesor Mahfud MD, yang saya lihat cukup matang menjawab pertanyaannya, seperti seorang profesor ditanya oleh anak baru masuk di sekolah," paparnya kepada detikJabar seusai menghadiri Rapat Koordinasi Pemenangan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden RI dan Pemilu Legislatif 2024 di Sumedang, Senin (22/1/2024).

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

TB Hasanuddin kemudian menyoroti jawaban Gibran terkait cara mengatasi urusan pertambangan liar atau tambang ilegal sebagaimana yang ditanyakan oleh panelis. Ia mengibratkan bahwa jawaban Gibran itu sama dengan mencabut izin copet yang berkeliaran di pasar. Sementara aktivitas copet sendiri sudah barang tentu tidak memiliki izin karena tindak pencurian.

"Penjelasan dari cawapres nomor urut 2 soal bagaimana cara mengatasi penambangan liar, 'oh mudah dengan cara dicabut saja IUP-nya (Izin Usaha Pertambangan)', jawaban itu sama saja dengan begini, bagaimana cara mengatasi copet di pasar, izin copetnya saja dicabut, halah! Kan copet tidak ada izin dari Pemda," ungkapnya.

ADVERTISEMENT

"Yang namanya penambangan liar itu adalah pencurian aset negara oleh perorangan atau kelompok dan tidak dapat izin, atau tidak dapat IUP (Izin Usaha Pertambangan), artinya apa? ya tidak bisa dicabut IUP-nya (karena ilegal)," paparnya menegaskan.

Ia pun menilai bahwa ilmu Gibran belum mumpuni untuk menyelesaikan persoalan yang ada di negeri ini. "Menurut hemat saya, can nepi elmuna, can nepi (belum sampai ilmunya, belum sampai), masa penambangan liar pakai IUP," terangnya.

Dikutip dari detikNews, cawapres nomor urut 3 Mahfud Md bicara soal masalah deforestasi atau penggundulan hutan. Mahfud mengatakan bahwa 10 tahun terakhir deforestasi luasnya 23 kali luas Pulau Madura.

Hal ini disampaikan Mahfud saat menanggapi cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka soal tambang ilegal. Mahfud mengatakan deforestasi luasnya berkali-kali lipat dari kampung halaman Mahfud yaitu Pulau Madura.

"Saya mencatat juga tambang ilegal sebanyak 2.500 tapi juga ada yang lebih dari itu. Dalam 10 terakhir, terjadi deforestasi 12,5 hektare hutan kita. Itu jauh lebih luas dari Korea Selatan dan 23 kali luasnya Pulau Madura di mana saya tinggal," kata Mahfud di panggung debat Jakarta Convention Center (JCC) Senayan, Minggu (21/1/2024).

Mahfud kemudian mengomentari solusi Gibran dalam menyelesaikan masalah pengusaha tambang nakal dengan mencabut Izin Usaha Pertambangan (IUP). Mahfud mengatakan ada banyak mafia di balik pencabutan IUP ini.

"Bilang cabut aja IUP-nya ya itu masalahnya. Mencabut IUP itu banyak mafianya. Banyak mafianya," katanya.

Mahfud lantas menceritakan pengalamannya saat mengirim tim ke lapangan tetapi ditolak. Ia juga mengungkit pernyataan KPK terkait tambang ilegal.

"Saya sudah mengirim tim ke lapangan ditolak. Sudah putusan Mahkamah Agung. Itu begitu. Bahkan KPK seminggu lalu mengatakan untuk pertambangan di Indonesia itu banyak sekali yang ilegal. Dan itu dibeking oleh aparat-aparat dan pejabat," katanya.

(sud/sud)


Hide Ads