Mengawal Pemilu dari Disrupsi Informasi Era Digital

Disrupsi informasi dan disrupsi teknologi era digital menjadi salah satu tantangan dalam menjaga Pemilu 2024 berjalan kondusif.

Persoalan itu menjadi salah satu bahasan dalam acara yang digelar oleh Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI) Sumedang - Majalengka (SUMA) bekerjasama dengan Polres Sumedang bertajuk Kuring Milu (Diskusi Ringan Jelang Pemilu) - Menjaga Kondusifitas Pemilu 2024 di Kafe Zazi, Jalan Kutamaya, Kecamatan Sumedang Selatan, Selasa (16/1/2024).

Acara tersebut turut menggandeng KPU Sumedang, Bawaslu Sumedang, Pemda Sumedang, Anggota PWI serta mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi.

Ketua IJTI Jabar Iqwan Sabba Romli mengungkapkan, peran jurnalis sangat dibutuhkan di tengah maraknya disrupsi informasi dan disrupsi teknologi era digital seperti saat ini, khususnya pada momen Pemilu 2024.

"Catatan kami bahwa jurnalis saat ini harus menjadi otentikator serta harus handal dalam menyampaikan pemberitaan yang akurat," ungkap Iqwan kepada wartawan setelah selesai acara.

Menurutnya, platform digital yang kian marak dewasa ini memiliki nilai positif dan negatif.

"Satu sisi para jurnalis bisa terbantukan dengan masuk ke ranah-ranah media sosial (kaitan dengan informasi) namun negatifnya ada saja informasi hoax yang dihasilkan dari platform-platform digital tersebut," paparnya.

Ia pun mengimbau kepada para jurnalis khususnya yang tergabung dalam IJTI SUMA agar dapat mengawal literasi informasi di tengah momen Pemilu 2024.

Kapolres Sumedang AKBP Joko Dwi Harsono melalui Kasi Humas AKP Awang Munggardijaya mengungkapkan terkait hambatan dan ancaman yang mungkin terjadi pada Pemilu 2024.

"Mulai dari hoax, disinformasi yang berkembang menjadi cyber bullying, ujaran kebencian di medsos, berlanjut ke pengerahan aksi massa yang ditunggangi kelompok tertentu membuat suasana rasa aman terganggu, ancaman polarisasi di masyarakat karena perbedaan pilihan berdasar sentimen SARA," papar Awang.

Awang menyebut, data Kemenkominfo Tahun 2019 (jelang Pilpres) mengidentifikasi adanya 3.901 hoaks.

"Langkah-langkah Polres Sumedang dalam menghadapi Pemilu 2024 tentunya sudah sejak awal sudah dipersiapkan dengan kegiatan Kepolisian yang bersifat preemtif, preventif dan represif," terang Awang.

Ketua KPU Sumedang Ogi Ahmad Fauzi mengatakan, penyelenggaraan Pemilu agar berjalan kondusif dapat dilakukan dari berbagai sisi. Seperti KPU selaku penyelenggara Pemilu harus dapat menjalankan Pemilu sebagaimana azas Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil.

"Kemudian dari perspektif media, dalam hal ini teman-teman media harus menyampaikan pemberitaan yang benar dalam artian melakukan cross cek atau cover both side kepada penyelenggara Pemilu, dengan melakukan hal itu maka media telah turut andil dalam upaya menjaga kondusifitas Pemilu," paparnya.

Terkait diskusi yang diikuti oleh para mahasiswa, kata Ogi, mahasiswa sebagai akademisi pun dapat turut berperan dalam menjaga Pemilu 2024 agar berjalan kondusif. Salah satunya kedisiplinan dalam berliterasi.

"Jadi dalam menyebarkan informasi, mahasiswa jangan hanya membaca judul pemberitaannya saja tapi juga harus secara komprehensif. Jadi saat menyebarkan informasi yang benar, medianya benar juga, maka mereka sudah turut andil dalam menjaga kondusifitas Pemilu," terangnya.

Sementara itu selaku lembaga pengawas, Ketua Bawaslu Sumedang Ade Adrianta Sinulingga memaparkan bahwa saat ini sudah banyak fenomena yang timbul di tengah masyarakat terkait pelaksanaan pemilu. Bahkan Jawa Barat saat ini berada di urutan ke empat yang memiliki tingkat kerawanan pemilu dari semua provinsi di Indonesia.

"Tadi banyak kita diskusikan dalam acara ini. Untuk sumedang belum keluar angkanya, cuman kalau melihat kondisi hari ini di masyarakat Kabupaten Sumedang, terjadi kerawanan di netralitas ASN dan juga netralitas kepala desa," ungkapnya.

"Bila masyarakat menemukan dugaan pelanggaran itu bisa melakukan pelaporan kepada PKD ataupun langsung ke Bawaslu," paparnya menambahkan.

Puncak acara diskusi bertajuk Kuring Milu tersebut ditutup dengan acara "Deklarasi Bersama Pemilu Anti Hoax, Anti Provokasi, Tanpa Politik Identitas" dengan penandatanganan spanduk deklarasi secara bersama-sama.