.webp)
Warga Desa Cilangari, Kecamatan Gununghalu, Kabupaten Bandung Barat (KBB) mengancam tak bakal menggunakan hak suaranya pada Pemilu serentak 2024.
Alasannya karena jalan poros desa yang menghubungkan beberapa desa termasuk desa mereka, kondisinya rusak parah. Permukaan jalan berbatu sehingga menyulitkan pengendara yang melintas.
Kondisi jalan rusak sepanjang empat kilometer itu bahkan ramai diperbincangkan di media sosial. Sebab beberapa pengendara yang melintas sampai menjadi korban jeleknya jalan tersebut.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Betul, kami warga tak akan datang ke TPS saat pemilu nanti. Kami ingin jalan segera diperbaiki, sebelum pemilu dimulai," kata Rahmat, tokoh warga Kampung Pasir Lemo, Desa Cilangari, saat dikonfirmasi, Kamis (4/1/2024).
Jalan tersebut, kata Rahmat, menghubungkan beberapa desa di Kecamatan Gununghalu, di antaranya Desa Bunijaya, Sirnajaya, Gununghalu, serta Cilangari. Bahkan desa tetangga dari Cianjur, seperti Desa Sukasirna, Kecamatan Campaka Mulya, juga menggunakan jalan tersebut.
"Jadi memang jalan ini sangat penting buat masyarakat, termasuk yang dari Cianjur. Statusnya memang jalan desa, tapi kalau secara fungsi harusnya sudah jadi jalan kabupaten," katanya.
Jalan tersebut menjadi jalur utama warga mengangkut hasil pertanian hingga menjalani aktivitas lainnya seperti sekolah, menuju puskesmas, hingga memenuhi kebutuhan sehari-hari.
"Ya yang sekolah, kerja, berobat, semua lewat sini. Makanya kita minta supaya ini segera diaspal," katanya.
Tanggapan Pihak Desa
Sementara itu, Kepala Desa Cilangari Sabana mengatakan, ancaman warga tak bakal datang ke TPS untuk menyalurkan hak suara saat pemilu nanti sebagai bentuk kekecewaan atas kondisi jalan rusak yang tak kunjung diperbaiki.
"Memang ada informasi seperti itu, tokoh masyarakat sudah bilang tidak akan mencoblos saat pemilu nanti. Kalau kami dari desa hanya menyerap aspirasi saja supaya jalan ini bisa segera diperbaiki," kata Sabana.
Jalan tersebut keberadaannya memang sangat vital. Sepengetahuannya, jalan itu terakhir kali mendapatkan sentuhan perbaikan pada tahun 2014 silam sampai akhirnya rusak lagi beberapa tahun belakangan.
"Jadi memang, ini jalan vital untuk aktivitas ekonomi dan kegiatan sehari-hari warga. 2014 itu saya yang memperbaiki waktu jadi kepala desa, menggunakan dana desa. Nah sejak itu, nggak pernah ada lagi perbaikan," kata Sabana.
Di tahun 2020 lalu, pihaknya sempat berencana menggunakan anggaran desa untuk memperbaiki jalan tersebut. Namun rencana itu urung terlaksana karena pandemi COVID-19.
"Tahun 2020 itu sudah dianggarkan untuk perbaikan, kami dapat dana desa Rp1,6 miliar. Tapi ternyata anggarannya harus digunakan untuk penanganan COVID-19, jadi perbaikannya batal lagi," tuturnya.
(mso/mso)
