.webp)
Jembatan penyeberangan orang (JPO) merupakan fasilitas yang seharusnya bisa dinikmati dan digunakan dengan baik oleh para pejalan kaki. Nyatanya, tidak di Kota Bandung.
Diungkapkan oleh Ketua DPRD Kota Bandung, Tedy Rusmawan sekitar sebulan yang lalu ia melakukan sidak ke JPO di Jalan Soekarno-Hatta. Namun kondisinya memprihatinkan. Tedy menilai bahwa kondisi JPO tersebut cukup berbahaya bagi masyarakat, terutama lansia. Karena kondisi anak tangga yang curam, serta cukup licin jika dilanda hujan.
"Kami menindaklanjuti aspirasi masyarakat, terkait JPO yang menjadi satu-satunya di Jalan By Pass Soekarno-Hatta ini. Kondisinya masih perlu rekonstruksi lagi. Dari konstruksi yang ada, ketinggiannya bukan lagi 45 derajat tapi sudah 60 derajat, sehingga kurang ramah terdapat pengguna, terutama para lansia," kata Tedy, belum lama ini.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Selain konstruksi bangunan, Tedy menyoroti fasilitas keamanan di JPO tersebut pun perlu ditingkatkan. Ia mendorong agar Wali Kota Bandung dan instansi pemerintah daerah terkait, yakni Dinas Perhubungan (Dishub), untuk segera merencanakan penyesuaian dan pembangunan ulang dari JPO tersebut di tahun 2024.
"Kami mendorong agar di tahun depan Dishub bisa segera merencanakan untuk membuat desain baru, terutama terkait tangga yang sangat curam," ucapnya.
Dalam keterangannya, Tedy juga menyoroti tidak adanya fasilitas penerangan di JPO tersebut. Hal ini menjadi masalah yang juga wajib mendapat perhatian khusus, mengingat jika malam hari maka kondisi jalan yang gelap akan mengkhawatirkan para pengguna.
"Mudah-mudahan perbaikan ini bisa segera dilakukan, demi keamanan para penyeberang di kawasan Soekarno-Hatta ini. Bahkan untuk desain konstruksinya, Dishub bisa mengadopsi konstruksi JPO sejenis ini di daerah lain. Semoga hal ini menjadi perhatian kita semua," lanjut dia.
Sementara itu saat dikonfirmasi, Kabid Sarana dan Prasarana Transportasi Dishub Kota Bandung, Panji Kharismadi mengakui hal tersebut. Ia tak menampik bahwa JPO di kotanya saat ini dalam kondisi tidak ideal. Bahkan, disebut olehnya sepanjang tahun 2023, hanya tiga dari 19 JPO yang mendapat perhatian khusus.
"JPO yang ada saat ini belum dapat dikatakan layak atau tidak secara konstruksi, karena Dinas Perhubungan belum melakukan penilaian struktur. Berdasarkan hasil survey yang dilakukan, beberapa JPO ada yang efektif digunakan dan sebagian ada juga yang jarang digunakan oleh Masyarakat," kata Panji dihubungi detikJabar, Rabu (27/12/2023).
"Sampai dengan tahun 2023 memang JPO Soekarnohatta-Metro belum mendapatkan perhatian khusus dikarenakan anggaran untuk pemeliharaan belum tersedia, hal ini sudah diantisipasi dalam usulan anggaran tahun 2024. Jadi sampai dengan tahun 2023 baru JPO Asia Afrika, JPO Ukhuwah, dan JPO Merdeka yang telah dilakukan pemeliharaan," lanjutnya.
Panji juga mengaku, masih banyak pekerjaan rumah yang harus dibereskan Dishub soal sarana prasarana. Katanya, ada transisi pengelolaan JPO yang dari pihak swasta ke pemerintah. Hal inilah yang kurang terantisipasi oleh Dishub, sehingga beberapa JPO jadi tidak fungsional.
"Sebetulnya pemeliharaan ringan sudah kita lakukan secara mandiri. Seperti pembersihan sampah, melakukan pengecatan dalam skala kecil, serta pengelasan. Tapi memang kami pernah temukan JPO untuk tempat tidur gelandangan, itu di JPO Jalan Pasir Kaliki. Kami langsung lakukan teguran dan meminta agar gelandangan tersebut tidak kembali," ucap Panji.
Maka janjinya, secara bertahap JPO di Kota Bandung akan dilakukan pemeliharaan untuk meningkatkan fungsinya. Rencananya, proyek JPO akan jadi perhatian pada mulai tahun 2024.
"Ke depan, kami usulkan anggaran pemeliharaan dalam skala sedang dan berat. Kalau menghilangkan JPO yang sudah tidak digunakan, belum ya karena perlu pertimbangan dan analisa teknis. Kami upayakan dulu usulan anggaran pemeliharaan di tahun depan, monitoring, serta pemeliharaan ringan," janji Panji.
