.webp)
Komisi Pemilihan Umum (KPU) menggelar debat ke dua Pilpres 2024. Dewan Perwakilan Cabang (DPC) PDI Perjuangan Kota Cirebon menggelar nonton bareng untuk menyaksikan debat yang diikuti oleh tiga calon wakil presiden (cawapres).
Nonton bareng debat cawapres itu digelar di kantor DPC PDI Perjuangan Kota Cirebon, Kelurahan Kesenden, Kecamatan Kejaksan, Kota Cirebon, Jumat (22/12) malam. Nonton bareng itu digelar dengan menggunakan layar lebar.
Setidaknya ada puluhan kader PDIP yang hadir dalam acara nonton bareng tersebut. Mereka nampak kompak mengenakan atribut partai berlambang banteng moncong putih.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Di antara kader yang hadir, salah satunya adalah Ketua DPD PDI Perjuangan Jawa Barat, Ono Surono. Dalam momen itu, Ono terlihat mengenakan kaos berwarna putih bertuliskan 'Sat-Set'.
Dalam kesempatan itu, Ono mengatakan debat capres-cawapres merupakan momen penting bagi masyarakat agar mereka mengetahui visi-misi dari masing-masing pasangan calon.
Pada debat tersebut, Ono sendiri mengaku sangat sepakat dengan pernyataan Mahfud Md terkait dengan peningkatan ekonomi yang salah satunya melalui pemberantasan korupsi.
"Itu kan bagaimana ketersediaan anggaran untuk bisa membangun Indonesia. Pertama adalah pemberantasan korupsi, kedua adalah digitalisasi untuk mengurangi cost (biaya). Kemudian juga peningkatan SDM," kata Ono yang juga didapuk jadi jubir Tim Pemenangan Daerah (TPD) Ganjar-Mahfud Jabar itu.
"Saya yakin pasangan Ganjar-Mahfud akan sangat memperhatikan sekali terkait dengan hal tersebut," kata dia menambahkan.
Seperti diketahui, dalam debat yang diikuti oleh tiga cawapres, Mahfud menargetkan pertumbuhan ekonomi sebesar 7 persen. Mahfud mengatakan, target tersebut bisa dicapai salah satunya melalui pemberantasan korupsi.
"Ada yang bertanya kepada kami. Mungkin tidak Anda menargetkan mendapat pertumbuhan ekonomi 7 persen di dalam satu tahun. Karena di dalam sejarah reformasi tidak pernah tumbuh sebanyak 7 persen," kata dia.
Menurut Mahfud, Indonesia dengan sumber daya yang dimiliki seharusnya mampu mencapai target tersebut. Namun dengan catatan kasus korupsi di negeri ini harus diberantas.
"Pertanyaan itu saya sampaikan kepada beberapa orang ahli. Lalu mereka mengatakan, hanya karena kebodohan kita, kita ini tidak bisa menaikkan pertumbuhan ekonomi menjadi 7 persen. Karena kita ini kaya raya dengan sumber daya alam dan sumber daya manusia yang hebat," kata Mahfud.
"Masalahnya apa? Masalahnya banyak korupsi dan inefisiensi di sektor-sektor pertumbuhan ekonomi, yaitu di sektor konsumsi, belanja pemerintah, ekspor-impor dan investasi. Jadi dengan demikian, karena banyak korupsi," ucap dia.
(sud/sud)
