.webp)
Nuansa Pemilu serentak tahun 2024 semakin terasa. Para kontestan pemilu mulai tebar pesona memasang baliho, spanduk dan stiker di areal jalan perkotaan hingga pedesaan.
Tak hanya para kontestan, sejumlah lembaga survei pun turut mewarnai pesta demokrasi di Tanah Air. Berbagai lembaga survei kini tengah berlomba menunjukkan akurasi dan integritasnya dalam mengukur elektabilitas para peserta pemilu.
Namun dalam proses pengambilan data di lapangan, para petugas survei kerap dihadapi dengan sejumlah persoalan. Mereka sering dianggap sebagai sales, mata elang (debt collector), bahkan rentenir saat bersentuhan langsung dengan warga.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Pengalaman tersebut pernah dirasakan Agus Awaludin (29), selama menjadi petugas lapangan di salah satu lembaga survei. Selama menggeluti lembaga survei, Agus mengaku kerap menerima label yang beragam dari masyarakat.
"Betul sering dianggap sales, debt collector, hingga rentenir. Apalagi kita kan bersentuhan langsung ke masyarakat, jadi kadang-kadang kita dianggap aneh-aneh sama warga. Malahan saya pernah dianggap tim bedah rumah juga," kata Agus seraya dengan tawa saat berbincang dengan detikJabar, Minggu (10/12/2023).
Agus sering dicap aneh-aneh oleh warga karena selama proses penelitian lembaganya mengambil sampel secara acak (random sampling). Oleh karena itu, ia tidak bisa memastikan narasumber yang akan ia wawancarai.
"Sering dicap aneh-aneh nya mah kita kan random nyari respondennya (narasumber), jadi ada metode khusus. Otomatis kita nggak bisa memastikan siapa yang mau dijadikan sampel untuk ditanya-tanya pendapatnya, jadi ketika kita nyamperin warga yang akan diwawancarai tuh suka kaget dengan datangnya kita," ujar dia.
Karena terbatasnya informasi mengenai lembaga survei, ia juga kerap menerima penolakan dari warga yang akan dimintai pendapatnya. Supaya tidak mendapat penolakan dari warga, ia harus memberikan penjelasan ekstra agar proses surveinya berjalan dengan lancar.
"Ya kalau udah kayak gitu, kita kasih edukasi ke masyarakat agar tidak mispersepsi. Biar kita juga diterima sama warga selama menjalankan survei.
"Tapi ada aja sih yang udah dijelasin juga tetep nolak, tapi nggak jadi masalah. Padahal selama di lapangan kita punya surat tugas, izin juga punya dari pusat sampai tingkat RT. Pokoknya masyarakat jangan khawatir datanya di salah gunakan. Betul kalau waspada mah perlu," ucap dia.
(yum/yum)
