Mencari Solusi dari Peliknya Transportasi di Cekungan Bandung

Daerah Bandung Raya atau Cekungan Bandung dikepung dengan satu masalah yang tak pernah selesai bertahun-tahun, yakni kemacetan. Mobilitas yang padat tak kunjung didukung dengan transportasi yang memadai.

Masalah ini mendapat sorotan tajam dari Dewan Penasehat Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Jawa Barat Tri Basuki Joewono. Rektor Universitas Katolik Parahyangan ini juga memberikan banyak catatan untuk mendorong transformasi transportasi wilayah perkotaan di Cekungan Bandung.

"Kita perlu melihat dulu sensitivitas, orang preverensinya seperti apa. Memang angka transportasi pribadi akan kalah dengan public transport itu tidak akan pernah terjadi. Tapi sebetulnya orang yang bergerak (pengguna transportasi umum) itu inginnya seperti apa? Letak kerumunan ada di mana? Karena tidak sesederhana masyarakat langsung ingin pakai public transport," kata Tri dalam acara Forum Diskusi Publik MTI di Auditorium UPI, Sabtu (2/12/2023).

Tri mengkritisi persoalan transportasi yang cenderung tak pernah selesai. Belum lagi dengan mengarahkan kemauan masyarakat untuk merasa memiliki transportasi umum dan mau menggunakannya. Menurutnya, saat ada protes dari masyarakat, aturan yang berlaku pun tidak adaptif.

"Bagaimana inisiatif itu bisa nyambung dengan orang yang melakukan perjalanan, perlu ada data yang jadi pegangan. Sayangnya industri digital nggak mau bagi data padahal supaya resourches kita nggak sia-sia. Dana selalu jadi masalah, tapi kan alternatif pendanaan banyak? Contohnya kerja sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU). Kita harus lihat antisipasi masa datang, 10-20 tahun lagi Bandung mau jadi apa? Harus ada sensitivitas supaya pengambilan langkahnya benar," tuturnya.

Kabid Perkeretaapian dan Pengembangan Transportasi Dishub Jabar, Dani Gumelar bahkan memaparkan data dari The Worldbank tahun 2019 mencatat Kota Bandung menempati kondisi kemacetan tertinggi se-Indonesia. Akibat kemacetan tersebut, penduduk Kota Bandung punya kerugian ekonomi sampai Rp12 triliun.

"Ada pergerakan mobilitas di Bandung Raya yang meningkat, tapi infrastuktur transportasinya terbatas jadi macet. Dalam studi tahun 2019 oleh Dinas PU Jabar, menambah flyover dan melebarkan jaringan jalan tidak menyebabkan kemacetan turun. Solusinya apa? Harus ada angkutan umum massal. Kalau begini terus, prediksinya tahun 2037 macet bisa memburuk belum lagi dengan tingkat emisi gas dan polusi," ujarnya.

Dani kemudian memaparkan rencana pengembangan transportasi di Cekungan Bandung. Ada beberapa rencana, seperti Perkeretaapian Perkotaan, High Speed Rail, Commuter Line, tapi salah satu yang banyak diperbincangkan dalam waktu dekat ini adalah Bus Rapid Transit (BRT).

Katanya, proyek BRT ini menjadi pilot project yang diharapkan bakal selesai pada tahun 2025. Tapi Bandung Raya masih harus bersabar sebab hingga saat ini, kata Dani, BRT masih dalam penyusunan Detail Engineering Design (DED).

"Dalam waktu dekat kita akan bangun BRT Bandung Raya yang ini pembiayaan dari World Bank. Tahun 2025-2027 semoga bisa beroperasi, kalau perkeretaapian perkotaan itu mungkin masih 5 tahun ke depan jadi jangka tahun 2030. BRT ini akan ada kerja sama antar daerah, jadi anggaran dari daerah di Bandung Raya ini masuk untuk pembiayaan, semua dijalankan dan dieksekusi oleh Kokab, pembangunan dan regulasinya oleh Pemprov," ucap Dani.

Masih dalam pertemuan yang sama, Plh Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Bandung, Ricky Gustiadi pun menjelaskan beberapa opsi yang sudah pihaknya lakukan.

Ada beberapa langkah yang ditawarkan oleh Pemkot soal kemajuan transportasi dalam jangka pendek, meskipun euforia masyarakat diakui olehnya belum antusias.

"Transportasi jangka dekat kami utamakan konektivitas antar daerah. Banyak Proyek Strategis Nasional itu di Bandung, seperti exit toll KM 149, 7-5, shuttle bus Tegalluar yang kerja sama dengan Summarecon ada 8 bis, Damri dari Tegalluar ke Leuwipanjang yang juga bisa naik dari pool, ke Kertajati juga ada Bis Damri dan travel, kereta api feeder dari Gunung Batu di jalan track utama Cicaheum, ada juga delapanbus listrik yang kita harap bisa beroperasi semua sektor dalam jangka waktu panjang," kata Ricky.

Namun harus diakui langkah tersebut tak menjadi jawaban dari kemacetan Kota Bandung. Masih ada PR besar bagi Pemkot Bandung, yakni menjadikan transformasi transportasi sebagai prioritas.

Jika nanti BRT benar terealisasi, banyak yang harus dipikirkan seperti memadai atau tidaknya jalur BRT serta kemauan masyarakat Bandung untuk beralih ke transportasi umum. Sebab, Ricky mengaku kemacetan di Bandung Raya terutama Kota Bandung seolah tak pernah terurai.

Bahkan dalam data Dishub Bandung yang dipaparkannya, 71% masyarakat kota Bandung masih mengenakan kendaraan roda dua, 25% kendaraan roda empat, dan hanya 4% yang menggunakan transportasi umum.

"Kemacetan ini memang terjadi karena mayoritas warga masih pakai kendaraan pribadi. Kami berharap sebetulnya keberpihakan bisa minimal 50:50 antara pengguna kendaraan umum dan pribadi, seperti di Singapura. Mereka menggunakan mobil pribadi itu hanya Sabtu-Minggu. Faktor utamanya ini memang karena kualitas pelayanannya belum memadai, sehingga perlu banyak strategi untuk daya tarik," kata Ricky memaparkan.

Jadi solusinya menurut Ricky, dalam jangka waktu dekat ia akan melakukan optimalisasi pada angkutan umum yang sudah dimiliki Kota Bandung. Kemudian dalam jangka panjang Kota Bandung harus menanti transformasi BRT serta mentransformasi angkot. Saat ini, proses tersebut masih harus menunggu Perda Perhubungan dari Dewan.

"Shelter yang tidak berfungsi juga akan kita relokasi bertahap. Percontohan kita itu Halte di jalan Merdeka (depan Sekolah Santa Angela). Tahun 2024 kita bangun shelter representatif untuk BRT. Implementasi transformasi transportasi sudah dilakukan juga dari bus listrik jalur Leuwipanjang-Dago, ya ini semoga bisa diperpanjang kontraknya oleh Pemerintah Pusat juga," ucap Ricky.