Memantik Penggunaan AI yang Bertanggung Jawab di Indonesia

Teknologi Kecerdasan Buatan (Artificial Intelligence/AI) telah menjadi kekuatan utama yang mendorong perubahan digital di seluruh dunia. Pengetahuan untuk membentuk ekosistem AI yang bertanggung jawab dibutuhkan, khususnya bagi para pemangku kebijakan.

GZ Indonesia atas nama Kementerian Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan Jerman (BMZ) bersama dengan Kementerian PPN/Bappenas Republik Indonesia, membekali para pembuat kebijakan dengan pengetahuan AI bertajuk 'Fair Forward-Artificial Intelligence for All' di Museum Asia Afrika, 30 November - 1 Desember 2023.

Tujuan dari pelatihan ini untuk mendorong penggunaan dan pengembangan AI yang bertanggung jawab melalui tindakan kebijakan yang berkelanjutan, dan disesuaikan dengan keadaan lokal di Indonesia. Kemudian mengembangkan kebijakan yang efektif dan selaras degan praktik Ai yang etis dan bertanggung jawab.

"Dengan adanya forum ini menurut kami ini merupakan inisiatif untuk membentuk ekosistem AI yang bertanggung jawab. Dalam AI ini ada berbagai macam isu, seperti isu transparansi dan akuntabilitas," ujar Perencana Ahli Pertama, Direktorat Ketenagalistrikan, Telekomunikasi dan Informatika Bappenas Andreas Bondan Satriadi.

Kurikulum dari pelatihan diadaptasi dari Buku Panduan Kecerdasan Artifisial dari GIZ yang sudah disesuaikan dengan konteks Indonesia, termasuk di dalamnya konten yang berorientasi pada masa depan, aplikasi yang luas dalam berbagai domain kebijakan, pertimbangan kebijakan dan etika, mendekatkan Indonesia pada standar global, keberagaman latar belakang peserta, serta tingkat pengetahuan dasar peserta mengenai penggunaan teknologi atau data.

"Saat kita mengejar inovasi dalam kecerdasan buatan, kita juga memiliki tanggung jawab etis untuk memastikan bahwa perkembangan ini menghormati nilai-nilai kemanusiaan, keadilan dan privasi," ujar Dr Ayu Purwarianti, co-founder dari Prosa.ai. Ayu merupakan salah satu pengisi materi dalam pelatihan sekaligus mitra dari Fair Forward, dalam pengembangan AI terkait inovasi bahasa daerah.

Ketua Tim Manajemen Keamanan Data dan Informasi BPSDM, Kautsarina memberikan persepsi tentang keamanan data di tengah era AI yang sedang naik daun.

"Memang seperti halnya teknologi yang lain selain dengan adanya kebermanfaatan ada risiko yang muncul, kita mencoba mendampingi dengan regulasi-regulasi atau kebijakan yang bisa melindungi hak subjek data, atau hak masyarakat Indonesia. Salah satunya dengan UU Data Pribadi dan turunannya yang masih dalam proses," ujar Kautsarina.

Setelah pembukaan program AI Policy Makers Forum serta pelatihan yang digelar luring selama dua hari, para peserta akan mendapatkan pelatihan daring berupa pendalaman materi yang dijadwalkan selama tiga bulan, pada Desember 2023 hingga Februari 2024.