Jangan Ada Cebong dan Kampret di Pemilu 2024

Pemilu Serentak yang akan digelar pada 2024 diharapkan dapat berjalan damai, tanpa menyisakan perselisihan antara pendukung peserta pemilu.

Ketua KPU Kota Bandung Suharti mengatakan, jangan sampai ada istilah 'cebong' dang 'kampret' dalam pemilu ini. Dia juga meminta, kepada peserta pemilu seperti caleg untuk sportif dalam melakukan kampanye.

"Masa kampanye 25 hari setelah penetapan DCT, jatuhnya tanggal 28 November sampai 10 Februari 2024," kata Suharti saat dihubungi detikJabar via sambungan telepon, Senin (6/11/2023).

Disinggung terkait caleg yang sudah melakukan kampanye dan memasang alat peraga kampanye, seperti baliho dan spanduk, menurut Suharti itu ada di ranah Bawaslu.

"Itu ranahnya Bawaslu, terkait pengawasan masa kampanye. Kemarin, Bawaslu juga sudah mengundang Parpol dan keluarkan imbauan untuk tidak melakukan kampanye sebelum masa kampanye," katanya.

"Kita juga sudah lakukan koordinasi dengan partai supaya mematuhi regulasi yang ada, karena sukses pemilu itu ditentukan oleh empat aktor," tambahnya.

Empat aktor yang dimaksud, di antaranya pertama, adalah pemerintah di mana pemerintah sadar terhadap pelaksanaan Pemilu dan mendukung terkait tahapan tersebut. Kedua, ada penyelenggara pemilu yang berintegritas yang menjalankan tahapan sesuai fungsi dan kewenangannya.

Aktor ketiga, yakni peserta pemilu di mana parpol lakukan tahapan pemilu sesuai regulasi yang ada, melaksanakan kampanye sesuai regulasi. Keempat, masyarakat atau civil society yang juga berpartisipasi dalam proses tahapan pemilu tersebut, maka empat elemen yang ada di masyarakat ini harus sama-sama mengawali proses demokrasi ini bisa berlangsung dengan baik sehingga proses pemilu 2024 pun legitimasinya bisa dipertanggungjawabkan.

"Iya, makanya tadi kita dorong seluruh elemen di Kota Bandung, sama-sama kawal proses demokrasi ini dengan baik untuk menentukan pemimpin dan wakil rakyat kita ke depan, jangan sampai meninggalkan residu seperti 2019, pemilu 2019 meninggalkan residu seperti cebong-kampret dan sebagainya," jelasnya.

Suharti juga ingin, pelaksanaan pemilu 2024 berlangsung sukses seperti yang diharapkan. "Kita berharap Pemilu 2024 itu sesuai tagline KPU Pemilu sebagai integrasi bangsa maka kita sama-sama wujudkan pemilu ini harus menjadi sarana pemersatu bangsa, memperkokoh persatuan bangsa, sarana integrasi bangsa," harapnya.

Suharti menyebut, jika ada caleg yang curi start kampanye, pihaknya meminta kepada parpol untuk menjaga komitmen yang sudah disepakati terkait pelaksanaan kampanye.

"Karena peserta pemilu itu parpol maka kita mengimbau kepada parpol, untuk mematuhi regulasi yang ada, aturan yang ada, kita sampaikan imbauan itu kepada parpol, karena peserta pemilu adalah parpol. Maka, parpol punya tanggungjawab kepada caleg-calegnya untuk tidak curi start dalam kampanye, lalu tidak lakukan kampanye diluar jadwal, juga isu hoaks dan sara. Itu yang harus diingatkan parpol kepada para calegnya," tuturnya.

"Karena KPU juga ketika membuka pendaftaran ini tidak menerima pendaftaran dari Caleg, tapi menerima pengajuan dari parpol terkait caleg-calegnya yang akan berkontestasi dalam Pemilu 2024," pungkasnya.