.webp)
Menko Polhukam Mahfud Md meminta partai dan elite politik untuk tidak menggunakan politik identitas dalam pelaksanaan Pemilu 2024. Hal tersebut disampaikan Mahfud dalam Forum Diskusi Keberagaman Menjadi Kekuatan Wujudkan Pemilu Bersih yang digelar Kemenkopolhukam di Bandung, Selasa (13/9/2023).
"Dalam konteks ini saya mengajak kita semua membangun kesadaran bersama. Pemilu 2024 jadi momentum untuk menumbuhkan kesadaran hak dan kewajibannya dalam demokrasi karena itu penting. Karena itu peran elite politik dan partai politik dibutuhkan yaitu peran keteladanan untuk membangun pemilu damai," ucap Mahfud dalam sambutannya.
Baca juga: Dua Rencana Golkar untuk Ridwan Kamil |
Pada kesempatan itu, Mahfud menyarankan agar publik harus menyadari jika ada pihak-pihak yang melakukan polarisasi politik identitas hanya untuk mendapat kekuasaan dan mementingkan kepentingan pribadi.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Politik identitas itu beda dengan identitas politik, kalau identitas politik masing-masing punya, tapi kalau politik identitas itu digunakan untuk mendiskriminasikan orang lain," ucap Mahfud.
"Boleh nggak politik identitas? Yang nggak boleh tuh politik identitas digunakan untuk memecah belah, tapi kalau untuk kontestasi, maju bersama memang, hayu, tapi nggak pakai politik identitas," tegasnya.
Mahfud juga mengungkapkan, dalam Pemilu masyarakat tidak akan menemukan calon pemimpin yang sempurna. Menurutnya setiap calon punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Karena itu menurutnya, Pemilu adalah momen untuk mencegah orang jahat menjadi pemimpin.
"Pemilu itu harus dilaksanakan bukan karena kita ingin mendapat pemimpin yang ideal, tapi pemilu dilaksanakan untuk mencegah orang jahat jadi pemimpin, untuk mencegah orang jahat jadi wakil rakyat, itulah perlunya pemilu," ujar Mahfud.
Dalam diskusi ini, tampak hadir sejumlah elite partai politik seperti Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto, Sekjen Gerindra Ahmad Muzani dan Sekjen PKS Habib Aboe Bakar Al Habsyi.
