.webp)
Pemerintah Provinsi Jawa Barat di era kepemimpinan Ridwan Kamil-Uu Ruzhanul Ulum getol melaksanakan reformasi birokrasi. Reformasi birokrasi di Jabar ditunjang teknologi digital dengan Jabar Digital Service (JDS) dengan Diskominfo sebagai motor penggerak.
Birokrasi 3.0 Pemprov Jabar memiliki konsep SMART Birokrasi yang dilengkapi 33 aplikasi digital utama, dengan lebih dari seribu fitur untuk mengubah wajah birokrasi menjadi lebih efektif, efisien, cepat, dan agile (lincah).
Pemprov Jabar juga menerapkan sistem merit dengan sembilan boks manajemen talenta melalui SIM Jawara (Sistem Informasi Manajemen Talanta Jawa Barat). Implementasi sistem tersebut membawa Pemprov Jabar meraih penghargaan Meritokrasi 2021 dari KASN dan Penghargaan Pembangunan Daerah (PPD) 2022 dari Bappenas.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menjelaskan reformasi birokrasi menjadi salah satu dari tiga ciri negara maju, selain pertumbuhan ekonomi dan sumber daya manusia. Kang Emil menyatakan Pemprov Jabar berkomitmen menghadirkan birokrasi adaptif sesuai perkembangan zaman. Salah satunya dengan mengoptimalkan digitalisasi.
"Ciri negara maju ada tiga yaitu ekonomi, reformasi birokrasi dan SDM maju. Maka reformasi birokrasi kita tidak boleh berhenti," terang Kang Emil dalam keterangan tertulis, Selasa (29/8/2023).
Adapun Pemprov Jabar menghibahkan sistem merit manajemen kepegawaian Aparatur Sipil Negara (ASN) kepada 11 pemerintah daerah di Indonesia. 11 pemda yang akan mengadopsi sistem merit Jabar adalah Pemprov Bengkulu, Pemprov Jambi, Pemkab Solok Selatan, Pemkab Mamuju Tengah, Pemkab Buol, Pemkab Muna, Pemkab Sigi, Pemkab Barru, Pemkab Grobogan, Pemkot Surakarta, dan Pemkot Samarinda.
Penandatanganan kerja sama pengembangan potensi daerah dan peningkatan pelayanan publik itu dilakukan Gubernur Jabar Ridwan Kamil dengan 11 kepala daerah di Aula Barat Gedung Sate Bandung, Senin (28/8).
(prf/ega)
