.webp)
Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil bakal mengevaluasi pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) secara menyeluruh. Termasuk di dalamnya PPDB sistem zonasi.
"Pemerintah Jawa Barat akan melakukan evaluasi menyeluruh PPDB untuk tahun depan supaya lebih baik. Apakah zonasi atau tidak, nanti kita serahkan setelah ada proses evaluasi," ungkap Ridwan Kamil yang karib disapa Kang Emil kepada wartawan di sela kunjungan kerjanya ke Kecamatan Situraja, Kabupaten Sumedang, Rabu (2/7/2023).
Pernyataan Emil itu menanggapi terkuaknya 4.791 calon siswa yang melakukan kecurangan pemalsuan data dalam pelaksanaan PPDB 2023.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Emil menyatakan bahwa pemerintah provinsi Jawa Barat di bawah kepemimpinannya tidak menoleransi para pelanggar aturan kaitannya pada pelaksanaan PPDB.
"Intinya pemerintah provinsi Jabar sangat tegas dan tidak menoleransi hal-hal yang sifatnya melanggar aturan," tegas Emil.
Emil mengatakan, saat ini untuk sekitar 4.700 siswa yang diduga kedapatan melakukan kecurangan sudah dibatalkan proses PPDB-nya. Jika dugaan itu benar adanya maka akan ditindak lanjuti.
"Yang 4.700 (siswa) sudah dibatalkan (PPDB-nya) jika ditemukan (kecurangan) setelah 4.700 dibatalkan, itu nanti akan ditindak lanjuti," ungkap Emil.
kemudian, Sambung Emil, pihaknya pun telah melaporkan kepada pihak kepolisian untuk kasus pemalsuan 80 dokumen negara.
"Modusnya pada KK (Kartu Keluarga) dengan mengubah QR Code-nya. Jadi pada saat panitia memindai QR code-nya, itu tidak terhubung ke Disdukcapil pusat tapi ke Disdukcapil palsu yang seolah-olah orang tua beralamatkan dekat dengan sekolah dan kalau sudah berani memalsukan dokumen negara, itu kan pidana, jadi itu sudah dilaporkan ke polisi," papar Emil.
Berita detikJabar sebelumnya, Dinas Pendidikan Jawa Barat mengungkap data terkait 4.791 siswa yang melakukan kecurangan pemalsuan data dalam pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 2023.
Dari data yang diungkap Dinas Pendidikan Jabar, Kabupaten Bogor menjadi daerah yang siswanya paling banyak melakukan kecurangan. Hal tersebut disampaikan Kepala Dinas Pendidikan Jabar Wahyu Mijaya.
Wahyu mengatakan, ada tiga daerah di Jabar dengan angka kecurangan paling banyak. Selain Kabupaten Bogor, ada Kabupaten Bekasi dan Kabupaten Bandung di urutan kedua dan ketiga.
"Data itu dengan berbagai kondisi yang ada, misal di Kabupaten Bogor, Kabupaten Bekasi dan Kabupaten Bandung itu mungkin beberapa daerah yang dianggap cukup tinggi," kata Wahyu saat diwawancarai di kantornya, Selasa (18/7/2023).
(yum/yum)
