Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat (Pemprov Jabar) terus mendongkrak kualitas pelayanan publik melalui inovasi digital. Salah satu inovasi tersebut berupa monitoring dan evaluasi daring (e-Monev) keterbukaan informasi publik.
Guna mendukung pelaksanaannya, Pemprov Jabar melaksanakan diseminasi e-monev 2023 yang dibuka secara langsung oleh Sekretaris Daerah Jabar Setiawan Wangsaatmaja di Gedung Sate, Kota Bandung, Selasa (25/7).
"Sepanjang bahwa pelayanan publik kita untuk masyarakat, itu akan kita lakukan secara terbuka, seperti itu konsepnya," ujar Setiawan dalam keterangan tertulis, Selasa (25/7/2023).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Ia mengungkapkan diseminasi terbagi dua tahap, yakni untuk perangkat daerah dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
Baca juga: 310 Ribu Warga Jabar Lepas dari Kemiskinan |
"Jadi hampir semua instansi yang memberikan fasilitas pelayanan publik akan diterapkan (e-monev)," tuturnya.
Setiawan mengatakan diseminasi e-Monev Jabar diapresiasi Komisi Informasi RI. Pasalnya, terang Setiawan, upaya-upaya Pemprov Jabar dalam meningkatkan keterbukaan publik sudah on the track. Lebih lanjut, e-monev juga memberikan dampak signifikan pada peningkatan nilai Indeks Keterbukaan Informasi Publik (IKIP) Jabar.
Diketahui nilai IKIP Jabar 2022 mencapai 81,93 poin, melampaui nilai IKIP nasional di angka 74,43 poin. Angka tersebut bahkan meningkat hingga mencapai 84,43 poin di tahun 2023. Dengan begitu, terbukti e-Monev berdampak pada peningkatan nilai IKIP Jabar.
"Nilai dari keterbukaan informasi kita ini meningkat indeksnya, dari tahun 2022 sekitar 81,93 (poin) sekarang sudah 84,43 (poin) di tahun 2023, dan itu tertinggi di Indonesia," sebut Setiawan.
"Jadi itu bukti bahwa apa yang kita lakukan terkait dengan keterbukaan informasi publik ini ternyata memang sesuai dengan hasil penilaian," tambahnya.
Meski demikian, Setiawan menekankan bahwa output e-Monev bukan berfokus pada peningkatan capaian nilai IKIP, melainkan lebih mengedepankan target pelayanan publik yang lebih baik dan transparan.
"Sekarang ini di 2023 kita dapat indeks 84,43 poin ini karena memang sebetulnya kita tidak menargetkan nilai. Tapi yang kita targetkan adalah pelayanan publik kita lebih terbuka dan lebih baik," pungkas Setiawan.
(anl/ega)