.webp)
Panglima TNI Laksamana Yudo Margono angkat bicara terkait pencopotan baliho Ganjar Pranowo yang dilakukan anggota TNI dari Koramil Muara Teweh, Barito Utara, Kalimantan Tengah.
Seperti diketahui, baliho Ganjar tersebut dipasang di lahan milik Kodim 1013 Muara Teweh. Dengan alasan netralitas, baliho tersebut harus diturunkan.
"Jadi begini, ceritanya mungkin seolah-olah dicopot, dipaksa, jadi tidak. Sesuai yang saya sampaikan tentang netralitas TNI sudah sampaikan pada jajaran, bahkan dipasang di mana-mana, juga tidak memasang tanda-tanda di area TNI," kata Yudo di Sesko TNI, Bandung, Senin (17/7/2023).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Yudo juga mengungkapkan melalui Dandim 1013 Letkol Inf Edi Purwoko, baliho itu diturunkan sesuai mekanisme dan dikoordinasikan dengan pihak pemasang.
"Kemarin dari Dandim Muara Teweh, sudah dikoordinasikan dengan pemasangnya, perwakilan partai, Satpol PP juga dengan Pak Bupati (Barito Utara) sudah disampaikan, dilepas disaksikan mereka, bukan dicopot, kita tetap gunakan aturan," ungkapnya.
Dalam kejadian ini, Yudo kembali tegaskan soal netralitas TNI dan diharapkan dapat dihargai oleh seluruh pihak.
"Kita sampaikan jangan dipasang di situ, sudah jelas tentang netralitas TNI. Saya sudah tanya langsung dengan yang bersangkutan kejadiannya seperti itu," ujarnya.
"Melepas dengan mekanisme yang ada, kita hargai, kita hormati, tapi hargai kami bahwa TNI adalah mitra, kita sampaikan kepada jajaran, netralitas TNI harus ditegakkan," pungkasnya.
Diberitakan sebelumnya, Ketua Umum Ganjarian Guntur Romli memprotes pencopotan baliho Ganjar Pranowo oleh anggota TNI seperti yang viral di media sosial.
"Saya nggak tahu alasan pencopotan itu. Tapi yang mencurigakan kenapa pihak TNI yang mencopot? Apa urusannya TNI dengan baliho?" ujar Guntur Romli dikutip dari detikNews.
Bagi Guntur, pencopotan baliho Capres oleh TNI bisa menimbulkan persepsi negatif. Baginya, aturan di Indonesia mengharuskan TNI bersikap netral.
"Jika pun perlu ada penertiban baliho, yang berhak melakukannya adalah aparat Pemda. Misalnya Satpol PP. Bukan pihak militer," katanya.
(wip/iqk)
