.webp)
Proses Penerimaan Peserta Didik (PPDB) 2023 di Jawa Barat yang telah selesai menyisakan sejumlah persoalan. Mulai dari kecurangan data terkait jalur zonasi hingga kuota petugas penanganan COVID-19 ditemukan.
Hal tersebut diungkapkan Ketua Lembaga Bantuan Pemantau Pendidikan (LBP2) Jawa Barat, Asep B Kurnia. Asep mengatakan, secara umum aturan dalam PPDB ini sudah dipahami dan diketahui oleh masyarakat.
Namun, pelaksanaan PPDB khususnya jalur zonasi banyak disalahgunakan oleh mereka yang menghalalkan berbagai cara agar anaknya bisa diterima masuk ke sekolah tujuan. Seperti memalsukan dokumen kartu keluarga.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Selain indikasi kecurangan yang terjadi di jalur zonasi, dia juga menyoroti tentang masih adanya kuota petugas Covid-19 dalam PPDB tahun ini. Padahal, Presiden sudah menyatakan status pandemi COVID-19 menjadi endemi.
"Kecurangan PPDB Jabar 2023 ini terjadi di jalur prestasi, hingga masih adanya jalur petugas Covid-19. Yang terbanyak di jalur zonasi," kata Asep Kurnia, Sabtu (15/7/2023).
Baca juga: Kata Ridwan Kamil soal Kecurangan PPDB 2023 |
"Kemungkinan besar (jalur petugas Covid-19) banyak digunakan oleh oknum yang memanfaatkan jalur-jalur itu di mana kuotanya cukup banyak kurang lebih ada 20 orang setiap sekolah," lanjutnya.
Karena itu, Asep menganggap agar PPDB di Jawa Barat khususnya pada jalur zonasi agar bisa dievaluasi secara menyeluruh. Dia pun meminta agar proses pelaksanaan PPDB ke depannya bisa melibatkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) serta Dinas Sosial (Dinsos).
"Ini harus ada arahan juga dari kepala daerah untuk mengaudit dari dinas-dinas terkait seperti Disdik, Disdukcapil, Dinsos, dan lainnya. Jadi harus betul-betul diperiksa bila perlu ada efek jera baik itu terhadap orang tua, sekolah, termasuk oknum dinas tersebut," ujarnya.
Pemprov Jabar Terima 2.000 Aduan PPDB
Terpisah, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengungkapkan jika Pemprov Jabar telah menerima banyak aduan terkait pelaksanaan PPDB 2023. Dia mengatakan ada 2000 aduan yang masuk.
Dari 2000 aduan yang masuk ke tim pengaduan PPDB itu, Ridwan Kamil menyatakan Pemprov Jabar melalui Dinas Pendidikan telah menyelesaikan 90% aduan.
"Laporan masuk 2 ribuan yang saya tahu. 90 persen sudah diselesaikan oleh Disdik," kata pria yang akrab disapa Kang Emil ini.
Emil mengungkap, aduan yang masuk sebagian besar tentang pemalsuan data KK. Karena itu, Emil menegaskan pihaknya bakal melakukan evaluasi terkait pelaksanaan PPDB agar lebih adil ke depannya.
"Pembatalan beberapa kasus yang ditemui seperti pemalsuan KK ya, rata-rata pengaduannya itu. Sehingga ini menjadi evaluasi," ujarnya.
Namun, Emil menyatakan jika indikasi kecurangan pada proses PPDB faktanya tidak hanya terjadi di Jawa Barat. Menurutnya di sejumlah daerah lain, kecurangan dalam PPDB juga ditemukan.
"Tidak terjadi hanya di Jawa Barat tapi seluruh Indonesia karena itu kan kebijakan nasional. Tapi tim pengaduan kita sudah sangat responsif," pungkasnya.
(bba/tey)
