.webp)
Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil juga merespon pernyataan Wakil Presiden RI Ma'ruf Amin yang mengungkap beberapa alternatif terkait penyelesaian polemik Al-Zaytun.
Beberapa hari lalu, Ma'ruf Amin menyebut ada kemungkinan ponpes yang dipimpin Panji Gumilang itu itu tidak dibubarkan, melainkan akan dilakukan pembinaan.
Menurut Ridwan Kamil, pembinaan yang dimaksud Ma'ruf Amin itu adalah Ponpes Al-Zaytun nantinya bakal diambil alih oleh Kementerian Agama (Kemenag). Namun, kata dia, diperlukan waktu agar hal itu bisa dilakukan.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Pesantrennya sendiri akan dibina itu artinya akan diambil alih oleh Kemenag. Hanya butuh waktu untuk mengurus 7.000-an siswa, tidak sesederhana itu kan," kata Ridwan Kamil, Kamis (6/7/2023).
Dia menargetkan, proses ambil alih itu bisa selesai setelah tahap penerimaan peserta didik baru (PPDB) di Al-Zaytun rampung. Sebab, perlu dilakukan berbagai langkah seperti mencari tenaga pengajar untuk membina santri-santri Al-Zaytun.
"Gurunya dari mana, kualifikasinya apa, makanya rentang waktu pembinaan dan pengambilalihan itu selama PPDB. Sehingga pada saat masuk sekolah itu urusan Al-Zaytun sudah selesai," jelasnya.
"Intinya harapan masyarakat akan terwujud. Ada ketenangan, tidak ada kontroversi, yang diduga, dipersepsikan sumber dinamika bisa dikelola diambil alih negara," tandasnya.
Sebelumnya, Ridwan Kamil sempat menyatakan jika Pemprov Jabar mendukung rekomendasi Majelis Ulama Indonesia (MUI) Jabar yang meminta agar Ponpes Al-Zaytun.
"Pesantrennya direkomendasi memang untuk dibekukan atau dibubarkan," kata Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil saat diwawancarai di Gedung Sate, Bandung, Senin (3/7/2023).
Namun Ridwan Kamil meminta agar penutupan Ponpes Al-Zaytun harus dilakukan dengan bijak, terutama memikirkan nasib para santri yang ada di ponpes yang terletak di Desa Mekarjaya, Kecamatan Gantar, Indramayu itu.
"Tetapi harus secara bijak memberi solusi agar ribuan anak yang sudah berstatus murid atau santri di sana, bisa diberikan solusi pendidikan seadil-adilnya," jelas pria yang akrab disapa Kang Emil itu.
"Jadi penyelesaian Al-Zaytun tidak boleh mengorbankan hak pendidikan dari anak-anak Jabar yang memang sudah terlanjur bersekolah di sana," tegasnya menambahkan.
(bba/mso)
