.webp)
Aparatur Sipil Negara (ASN) merupakan penggerak roda pemerintahan. Perannya sangat strategis dalam menjalankan amanat pelayanan publik, mulai dari level pemerintah pusat, provinsi hingga kepada level kabupaten dan kota.
Sebelum reformasi birokrasi, peran ASN di Indonesia lebih terfokus pada administrasi pemerintahan dan pelaksanaan kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah. Di bawah sistem birokrasi lama, ASN cenderung memiliki sikap yang lebih pasif dan berorientasi pada perintah atasan.
Mereka dianggap sebagai 'pekerja' yang harus menjalankan tugas-tugas rutin yang diberikan oleh pemerintah tanpa banyak ruang untuk berinovasi atau mengambil inisiatif sendiri. Kondisi tersebut menjadi tamparan dan cambuk yang cukup menyakitkan bagi para birokrat hari ini, sehingga perlu adanya upaya transformasi citra dan peran ASN yang selama ini di pandang negatif.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Presiden Joko Widodo kemudian mengeluarkan semangat perubahan melalui 'Revolusi Mental'. Hal itu dirasa perlu dilakukan untuk mengubah mindset dan culture set aparatur yang selama ini seolah berperilaku layaknya priyayi.
Revolusi mental menekankan tiga aspek penting yang harus ditanamkan, yaitu integritas, etos kerja, dan gotong royong. Ketiga hal tersebut yang kemudian harus diaplikasikan oleh birokrat dalam rangka percepatan reformasi birokrasi.
MenPAN-RB Abdullah Azwar Anas dalam salah satu kegiatan yang dilaksanakan di Universitas Padjadjaran Bandung, beberapa waktu yang lalu, menyatakan mengelola birokrasi adalah hal yang penting, karena birokrasi merupakan mesin dari pelayanan. Ibarat mobil, apabila mesinnya kotor, maka tidak bisa dikendarai optimal.
"Di republik ini birokrasi ini engine. Maka harus kita perbaiki sama-sama," ujar Azwar Anas.
Azwar Anas pun dalam kesempatan tersebut mengajak semua untuk dapat berpikir out of the box. Berbagai permasalahan negara tidak akan selesai dengan saling menyalahkan.
Ia menekankan perlu ada inovasi dan solusi. Untuk itu, ia dan tim di KemenPAN-RB hadir ke sejumlah Pemda dan perguruan tinggi untuk berdiskusi mengenai program prioritas, salah satunya reformasi birokrasi tematik atau RB yang berdampak. Program tersebut berdasar dari arahan Presiden Joko Widodo mengenai reformasi birokrasi, di mana birokrasi ini harus berdampak, bukan tumpukan kertas, serta harus lincah dan cepat.
Setelah dicanangkannya gerakan reformasi birokrasi, peran ASN tentu diharapkan mengalami perubahan yang signifikan. Reformasi birokrasi bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, akuntabilitas, dan pelayanan publik yang lebih baik, melalui beberapa peningkatan peran di antaranya: pelayanan publik yang berkualitas; transparansi dan akuntabilitas; inovasi dan perubahan; kolaborasi antar instansi; pembangunan profesionalisme serta mendorong partisipasi atau keterlibatan masyarakat.
(prf/ega)
