MenPAN-RB Terus Perjuangkan Digitalisasi Pemerintahan

Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Abdullah Azwar Anas mencanangkan reformasi birokrasi tematik. Akselerasi digitalisasi administrasi pemerintahan menjadi salah satu fokus dalam kebijakan tersebut.

Reformasi birokrasi tematik sejatinya memiliki empat fokus, yakni pada pengentasan kemiskinan, peningkatan investasi, akselerasi digitalisasi administrasi pemerintahan, dan tematik prioritas presiden. Untuk akselerasi digitalisasi administrasi pemerintahan, Anas mengaku terus mendorong pemerintah daerah dan menyiapkan sarana dan prasarana pendukung.

"Ini sedang kita dorong. Daerah ini sekarang memiliki semangat digitalisasi yang tinggi. Tetapi, semangat digitalisasi tinggi itu belum terintegrasi dengan setiap inovasi," kata Anas saat berbincang dengan detikJabar, Jumat (9/6/20213).

Anas mengatakan pemerintah telah meluncurkan banyak aplikasi. Ia menyebut sekitar 27 ribu aplikasi sudah diluncurkan oleh pemerintah daerah. Namun, Anas mengakui tak semua daerah memiliki infrastruktur yang siap untuk digitalisasi.

"Tetapi secara dasar mereka punya kesiapan. Contoh ada kendala terkait dengan infrastruktur, tapi tidak semuanya. Tapi kalau daerah yang pedalaman dan pegunungan, tentu ini mesti paralel tidak semua digital, tapi ada manual juga," kata Anas.

Anas mengatakan dalam proses melakukan transformasi digital di pemerintahan, Indonesia mengambil pelajaran dari berbagai pemerintahan di seluruh dunia, di antaranya adalah Denmark, Inggris, Korea Selatan, dan Singapura. Kementerian PAN-RB telah menjalin kerja sama dengan Korea Selatan.

"Bulan lalu, sebagai wujud keseriusan pemerintah dalam transformasi digital, Kementerian PAN-RB juga telah menandatangani Letter of Intent dengan Tony Blair Institute of Global Change (TBI), yaitu untuk kolaborasi transformasi pelayanan publik berbasis digital di Indonesia," ucap Anas.

Anas kemudian menyinggung soal tantangan digitalisasi yang dihadapi beberapa negara, salah satunya Inggris. Tantangan tersebut berupa standar layanan digital pemerintah, ribuan aplikasi, dan pengisian data berulang. Kondisi tersebut, membawa pemerintah Inggris untuk melakukan transformasi digital dimulai dengan terbentuknya Arsitektur Digital Government atau dikenal dengan nama The cross-Government Enterprise Architecture (xGEA) pada tahun 2005, serupa dengan Arsitektur SPBE Nasional di Indonesia.

"Selain Inggris, kita juga bisa belajar banyak dari Pemerintah Estonia. Strategi yang dilakukan oleh pemerintah Estonia, dimulai dengan pelaksanaan program Tiger Leap atau lompatan macan yang merupakan cermin dari semangat Estonia melakukan revolusi digital," tutur Anas.