Pemkab Sumedang Raih Opini WTP 9 Kali Berturut-turut dari BPK

Pemkab Sumedang Raih Opini WTP 9 Kali Berturut-turut dari BPK

Nur Azis - detikJabar
Rabu, 10 Mei 2023 10:35 WIB
Pemkab Sumedang meraih penilaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran (TA) 2022.
Pemkab Sumedang meraih penilaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran (TA) 2022. (Foto: Istimewa)
Sumedang -

Pemkab Sumedang meraih penilaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran (TA) 2022. Predikat tersebut merupakan untuk kesembilan kalinya yang diraih Pemkab Sumedang secara berturut-turut.

Bupati Sumedang Dony Ahmad Munir bersama Wakil Ketua DPRD Sumedang Titus Diah menerima Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas LKPD 2022 dari Kepala BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Barat Paula Henry Simatupang di Kota Bandung pada Senin (9/5/2023).

Bupati Dony mengucapkan terima kasih kepada DPRD Sumedang beserta semua pihak atas kerja samanya sehingga LKPD TA 2022 dapat diraih dengan predikat WTP. "Terima kasih atas kerja sama dan kerja kerasnya," katanya.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Menurut Dony, predikat WTP yang diraih merupakan capaian yang membanggakan bagi Pemkab Sumedang dalam hal pengelolaan keuangan.

"Kepada masyarakat Sumedang doakan agar kami bisa menyelenggarakan pemerintahan dan menyajikan laporan keuangan dengan baik, taat dan patuh pada peraturan. WTP ini berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat," ujar Dony.

ADVERTISEMENT

Dony berharap prestasi yang diraih dapat menjadi motivasi untuk terus memperbaiki pengelolaan keuangan sesuai dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku sehingga bisa dipertahankan bahkan lebih ditingkatkan di masa yang akan datang.

"Doakan, mudah mudahan WTP ini bisa dipertahankan dan bisa lebih ditingkatkan,"katanya.

Sementara itu, Kepala BPK RI Perwakilan Jabar Paula Henry Simatupang mengatakan pemeriksaan terhadap laporan keuangan bertujuan untuk memberikan opini atas kewajaran penyajian laporan keuangan.

"Kami mengapresiasi segala upaya yang telah dilakukan oleh masing-masing pemerintah kabupaten dan kota untuk mengelola dan mempertanggungjawabkan keuangan daerah agar lebih transparan dan akuntabel. Opini atas LKPD untuk sembilan kabupaten kota adalah WTP," ungkapnya.

Paula mengatakan hasil WTP tersebut didapat setelah dilakukan serangkaian tahapan pemeriksaan LKPD oleh tim BPK RI. "Dengan demikian, pemeriksaan menentukan pencapaian opini WTP, apakah dapat mempertahankan predikat WTP seperti tahun sebelumnya atau tidak," jelasnya.

Paula berharap hasil pemeriksaan yang disampaikan dapat memberikan dorongan dan motivasi untuk terus selalu memperbaiki pertanggungjawaban pelaksanaan APBD secara akuntabel dan transparan.

(iqk/iqk)

Berita Terkait

 

 

 

 

 

 

 

 


Hide Ads