.webp)
Anggota Komisi IV DPR RI Ono Surono merespons keluhan nelayan asal Desa Singaraja, Kecamatan Indramayu, Kabupaten Indramayu, Narsiwan soal kesulitan mendapatkan BBM. Narsiwan bersama puluhan nelayan lainnya kesulitan mendapatkan BBM melalui SPBU di Tegalurung Indramayu.
Untuk mengatasi hal ini, menurut Ono perlu ada perhatian khusus dari Kementerian Kelautan dan Perikanan, Dirjen Perikanan Tangkap, Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Jawa Barat, dan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Indramayu.
"Coba dipikirkan, Indramayu itu kabupaten dengan produksi ikan terbesar di Jawa Barat atau bahkan terbesar nasional secara kabupaten/kota. Sehingga sangatlah jelas kontribusi terhadap APBN dan APBD provinsi dan kabupaten sangat besar," kata Ono dalam keterangan tertulis, Kamis (4/5/2023).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Lalu apa timbal balik dan upaya dari pemerintah untuk mengatasi masalah BBM subsidi yang masuk dalam kebutuhan dasar nelayan? Jangankan membangun fasilitas atau infrastruktur nelayan yang besar, hanya untuk memastikan BBM subsidi nelayan kecil saja terus menerus masih banyak keluhan dari nelayan," imbuhnya.
Ketua DPD PDI Perjuangan Jabar ini melanjutkan pemerintah telah mempunyai program memberikan BBM Subsidi kepada nelayan kecil. Hal ini sudah diatur dalam UU No. 7/2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan dan Petambak Garam. Selain itu, BBM subsidi untuk nelayan juga telah diatur melalui peraturan perundang-undangan di bawahnya yang mewajibkan operator penyaluran BBM, yaitu Pertamina dan perusahaan penyalur lainnya untuk melayani nelayan kecil.
Oleh karena itu, Ono menilai Pertamina sebagai operator yang diberi penugasan untuk menyalurkan BBM subsidi kepada nelayan jangan terus menyusahkan nelayan.
"Perlu diketahui bahwa Indramayu adalah tempat Pertamina memproduksi BBM untuk kebutuhan nasional. Seharusnya tidak ada masalah penyaluran BBM kepada nelayan Singaraja yang jaraknya hanya 1 km dari RU VI Balongan. Dalam masalah ini, walaupun belum tentu yang membuat susah itu pejabat Pertamina, tapi bisa saja dilakukan oleh SPBU melalui oknum-oknum pegawainya," terangnya.
Ono pun mendesak agar Pertamina segera mengecek dan telusuri SPBU Tegalurung Indramayu yang tidak memberikan pelayanan kepada nelayan, meskipun nelayan tersebut sudah mendapatkan rekomendasi dari Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Indramayu.
"Sebagai anggota Komisi IV DPR RI, saya ingin pastikan program-program pemerintah dipastikan berjalan dengan baik dan menghindari timbulnya masalah yang sebenarnya kecil karena masih banyak masalah besar yang lebih perlu ditangani lebih keras lagi oleh pemerintah," tandasnya.
(prf/ega)
