Pemerintah Racik Skema untuk Penuhi Kebutuhan Air Bersih

Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan (DJPI) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kementerian PUPR), meracik formula dalam pembangunan infrastruktur pemenuhan kebutuhan air melalui 'Blended Finance for Water Sector'.

Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur PUPR Herry Trisaputra Zuna mengatakan seminar Blended Finance for Water Sector merupakan rangkaian dari World Water Forum 2024. Herry mengatakan pemerintah bersama pihak lainnya berinovasi dalam pembiayaan pembangunan untuk pemenuhan kebutuhan air bagi masyarakat. Sebab, lanjut Herry, selama ini pembiayaan air itu bergantung pada publik atau pemerintah.

"Padahal sektor pemerintah hanya bisa menampung kurang lebih 30 sampai 37 persen, mengejar target Sustainable Development Goals (SDGs) tahun 2030. Kita harus bisa mengundang pihak swasta, kita perlu membuat skema pembiayaan berbagai rupa," kata Herry saat acara Water Innovative Finance di ITB, Senin (20/3/2023).

Herry tak menampik dalam sektor pembangunan sistem perpipaan di Indonesia baru 20 persen. Ia menyebut masih ada potensi sebesar 80 persen untuk mengembangkan sektor. Namun, perlu adanya formula agar pihak swasta bisa tertarik dan terlibat dalam pembangunan ini.

"Sebagai ilustrasi, RPJMN (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Negara ) kita untuk ditingkatkan dari 20 persen itu menjadi 30 persen butuh dana Rp 123,4 triliun lima tahun. Kalau 80 persen, berati seribuan lebih (triliun). Format seperti apa swasta bisa masuk, airnya bisa dimanfaatkan masyarakat," kata Herry.

"Swasta itu butuh kepastian, ini harus kita sediakan untuk bisa membuat bisnis plan yang pasti, harus ada kepastian pendapatan. Biaya yang dikeluarkan di depan itu bisa dikembalikan dalam 20 sampai 30 tahun, ini harus kita bentuk," ucap Herry menambahkan.

Sementara itu, Sekda Jabar Setiawan Wangsaatmaja mengatakan saat ini ada empat proyek pembangunan infrastruktur di sektor air yang menggunakan skema blended finance for water sector. Seperti pembangunan Jatigede, SPAM Regional Sinumbra dan di Kertasari.

"Sistem Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) sudah dilakukan, misalnya di Jatigede untuk Cirebon Raya. Menunggu approval terkait tarif," kata Setiawan.

"Kemudian, unsolicited public private partnership (PPP) di Sinumbra untuk pemenuhan (air) Bandung Selatan. Feasibility study sudah, tinggal tunggu lelang," ucap Setiawan menambahkan.