.webp)
Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah (Pemotda) Jawa Barat menggelar rapat koordinasi (rakor) tentang penamaan rupabumi di Tatar Sunda. Sosialisasi ini dihadiri 51 perwakilan BUMD se-Jabar untuk membahas penamaan suatu badan usaha yang tersebar di seluruh wilayah Jawa Barat.
Surveyor Pemetaan Madya Badan Informasi Geospasial (BIG) Harry Ferdiansyah menjelaskan, penamaan rupabumi merupakan amanat dari PP No 2 Tahun 2021. Dalam PP tersebut, disebutkan rupabumi terdiri dari unsur buatan (wilayah administrasi pemerintahan, objek yang dibangun, kawasan khusus dan tempat berpenduduk) serta unsur alami yang terdiri dari gunung, pulau, selat hingga bawah laut.
"Jadi nama ini perlu diatur karena menyangkut kepentingan terhadap kebudayaan bangsa kita. Nama-nama ini yang sudah mulai kehilangan maknanya, maka kita kembalikan lagi menjadi sebuah hal yang harus dilestarikan. Salah satunya yang dibahas tadi terkait dengan badan usaha," katanya di Gedung Sate, Jumat (10/3/2023).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Harry menegaskan, PP tersebut mengatur tentang penamaan rupabumi. Salah satunya, nama yang dipilih diusahakan tidak berunsur dari bahasa asing. Hal itu katanya, sebagai bentuk upaya mempertahankan budaya Bangsa Indonesia, khususnya di Jawa Barat.
"Jadi kita ingin kembalikan lagi penamaan itu mengadopsi atau menggunakan nama-nama lokal. Jangan sampai identitas bangsa kita, kebudayaan kita hilang karena penamaannya yang tidak sesuai. Kan sekarang mulai dari banyak gedung yang menggunakan nama bahasa Inggris, terus nama tempat juga, tempat nongkrong menggunakan bahasa Inggris. Nah kita galakan lagi dengan menggali budaya kita sendiri," bebernya.
Ia pun mengambil contoh bagaimana Korea Selatan tetap mempertahankan budayanya dalam hal penamaan suatu tempat atau hal lainnya. Di Korea, kata Harry, pemerintahnya masih memberikan aksara Hangeul yang menjadi kekhasan dari Negeri Gingseng tersebut.
"Tadi diberikan contoh bagaimana Korea yang sekarang menjadi icon kebudayaan di Asia, mereka tetap mempertahankan budaya penamaan dan tetap menuliskan huruf Korea. Walau ada bahasa Inggris-nya, tapi yang diutamakan bahasa Korea," tuturnya.
"Kita juga boleh seperti itu, ada bahasa Inggris. Tapi bahasa lokalnya, bahasa Sundanya, misalkan di Jawa Barat atau bahasa Indonesia itu harus tetap ada. Jadi kita tidak kehilangan budaya, justru kita melestarikan budaya itu melalui penamaan rupabumi ini," ucapnya menambahkan.
Ketua Tim Penyelenggaraan Nama Rupabumi Jawa Barar Heri Nuralamsyah menambahkan, pada rakor kali ini, pihaknya menargetkan penamaan rupabumi untuk jenis badan usaha bisa segera terdaftar. Berdasarkan catatannya, saat ini penamaan rupabumi di Jabar yang baru ter-input sekitar 7 ribuan objek.
"Jadi nama gedung, nama jalan, itu wajib diberi nama dan diberi titik koordinat untuk dimasukkan dalam aplikasi Sinar (Sistem Informasi Nama Rupabumi). Sekarang kita fokusnya ke BUMD di Jabar. Harapannya mereka bisa mendaftarkan, dan untuk teknisnya kita nanti akan ke lapangan melakukan penelaahan," pungkasnya.
