.webp)
Pj Wali Kota Tasikmalaya Cheka Virgowansyah melakukan inspeksi ke RSUD dr Soekarjo Tasikmalaya, Senin (6/3/2023) tengah malam. Hingga Selasa (7/3/2023) dini hari dia memantau langsung proses aktivasi sistem informasi manajemen rumah sakit (SimRS) di rumah sakit milik Pemkot Tasikmalaya tersebut.
Masalah penerapan SimRS ini menjadi perhatian serius Cheka, karena sejak pengadaan 5 tahun lalu, proses digitalisasi manajemen RSUD dr Soekardjo tak pernah berjalan dengan baik. Selama ini manajemen berjalan dengan sistem manual.
"Tadi malam kita diskusi dengan teman-teman di RSUD dr Soekardjo, malam-malam besoknya saya akan datang lagi, agar memastikan bulan depan SimRS sudah berjalan," kata Cheka, Selasa (7/3/2023).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Dia mengatakan penerapan SimRS yang terkoneksi dengan Kemenkes dan bisa diakses secara online ini menjadi salah satu cara membenahi manajemen rumah sakit. Sebagai salah satu instrumen pengawasan untuk menekan 'permainan' jika masih memakai sistem manual.
"Jadi bisa kita pantau transaksi, ketersediaan obat, ruang perawatan dan lainnya secara langsung. Jadi nggak ada yang bisa main-main lagi," kata Cheka.
Dia juga mengakui selama beberapa tahun terakhir ini SimRS tak berjalan maksimal. "Iya (tak berjalan bertahun-tahun). Selama ini hanya pakai SimRS desktop, tidak online. Makanya sekarang momentum pembenahannya. Tadi malam sudah dalam tahap migrasi dan upload database," kata Cheka.
Pihaknya mengakui kondisi RSUD dr Soekardjo dalam keadaan sakit, berbagai persoalan merundung fasilitas layanan kesehatan plat merah tersebut. "Rumah sakit sedang sakit, tapi tergantung sudut pandangnya. Kita fokus pada solusinya saja, jangan fokus pada kesalahan. Makanya penerapan SimRS ini jadi pintu masuk pembenahan," kata Cheka.
Dewan Pengawas RSUD dr Soekardjo, Undang Sudrajat menyatakan apresiasi terkait komitmen Wali Kota untuk membenahi manajemen rumah sakit. "Tentu kami apresiasi, apalagi sampai datang langsung tengah malam. Memang selama 5 tahun terakhir rumah sakit ada KSO (kerja sama operasional) untuk mengurus SimRS, tapi tidak berjalan optimal," kata Undang.
Pihak dewan pengawas sendiri kata Undang, sudah sejak tahun lalu menyurati direksi untuk memfungsikan kembali SimRS, namun baru sekarang mendapat respons. "Ya sekarang siang malam kita garap, semoga bisa segera beroperasi," kata Undang.
Menurut Undang ada beberapa kerugian yang dialami akibat RSUD dr Soekardjo tidak memakai SimRS. Di antaranya kesulitan saat pembayaran dari pihak BPJS.
"Gara-gara SimRS tak jalan, klaim BPJS selalu tak cair 100 persen. Karena data kita manual, bukan digital. Dianggap kurang akurat atau ada kekurangan. Misal mengajukan Rp 8 miliar, cair Rp 7 miliar," kata Undang.
Hal-hal lain juga banyak yang tidak terkontrol, misalnya banyaknya stok obat yang kadaluarsa. "Karena tidak terkontrol tahu-tahu banyak obat yang kadaluarsa. Kalau SimRS jalan semua urusan bisa terpantau," kata Undang.
(mso/mso)
